Sejumlah pimpinan DPD RI mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026). Pertemuan strategis tersebut dilakukan guna mendiskusikan penanganan konflik serta penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional di wilayah Papua.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma memberikan penekanan khusus pada gejolak sosial yang timbul akibat implementasi PSN di Papua Selatan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, aspek lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat menjadi alasan utama munculnya penolakan tersebut.
"Kita menyampaikan bahwa masyarakat, baik masyarakat adat maupun elemen-elemen masyarakat di Papua itu menolak sekali terhadap gejala-gejala sosiopolitik menolak terkait dengan PSN dari aspek lingkungan maupun kenyamanan daripada keberlanjutan hidup daripada masyarakat adat itu, dipandang berisiko kepada masyarakat," kata Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.
Selain persoalan proyek pemerintah, Filep turut menyampaikan laporan mengenai keresahan warga sipil terkait tingginya intensitas kehadiran personel TNI. Pihak DPD menilai pengerahan militer yang masif di pemukiman justru menciptakan suasana mencekam bagi penduduk setempat.
"Ini merupakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat bahwa minta agar adanya upaya untuk menjadikan Papua zona damai, tetapi kehadiran militer itu membuat masyarakat sipil ketakutan," ucap Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.
Legislator asal Papua ini mendesak agar Kemenko Polkam melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah personel keamanan yang dikirim ke Bumi Cendrawasih. Fokus utama DPD adalah meminimalisir korban jiwa dari kalangan sipil, termasuk tenaga kesehatan dan anak-anak, yang kerap terjebak dalam pusaran konflik bersenjata.
"Karena hari ini kan warga sipil menjadi korban maupun TNI-Polri, semua pihak merasa korban dan banyak dampaknya. Maka kita minta roadmap daripada Presiden perlu untuk disampaikan secara transparan di tingkat strategi DPD RI sebagai mitra penting untuk turut serta terlibat bagaimana menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Papua," ujar Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.
Delegasi DPD RI yang hadir dalam audiensi tersebut meliputi Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan Anggota DPD Dapil Papua Tengah Lis Tabuni. Turut serta pula Anggota DPD Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam dalam mendampingi pembahasan mengenai stabilitas keamanan nasional tersebut.
