Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan ketat terhadap komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam menyelenggarakan ibadah haji yang ramah lansia dan perempuan pada Minggu, 17 Mei 2026.
Langkah pengawasan lapangan ini dijalankan seiring keberangkatan Tim Pengawas Haji DPR Tahap I hari kedua melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Jemaah lansia mendapatkan porsi perhatian besar karena jumlahnya yang signifikan pada musim haji kali ini.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detikcom, kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini mencapai 221 ribu orang. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sekitar 25 persen dari total kuota tersebut merupakan jemaah lansia, sedangkan lebih dari 100 ribu jemaah masuk dalam kategori risiko tinggi.
"Kami sangat menekankan prinsip ramah lansia ini. Mengingat jumlah jemaah lansia kita cukup besar, petugas harus benar-benar sigap," ujar anggota Timwas Haji DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Timwas Haji DPR memfokuskan pemantauan pada pemenuhan hak jemaah atas fasilitas pendukung yang memadai di Arab Saudi. Keberangkatan tim ini bertujuan memastikan dana haji yang telah dibayarkan jemaah dapat diimplementasikan menjadi pelayanan yang layak.
"Kami akan mengawasi apakah fasilitas pendukung seperti kursi roda, jalur khusus, hingga prioritas layanan benar-benar dirasakan oleh mereka. Jangan sampai ada jemaah kita yang terlantar karena kurangnya pendampingan," ujar anggota Komisi IX DPR tersebut.
Fokus pemantauan juga mencakup sektor transportasi dan akomodasi selama jemaah berada di tanah suci. Timwas Haji DPR menegaskan pentingnya kelaikan hotel tempat menginap jemaah serta bus yang digunakan untuk mobilisasi.
"Ada beberapa poin penting. Pertama, adalah akomodasi dan transportasi. Kami ingin memastikan hotel-hotel tempat jemaah menginap layak dan jaraknya sesuai dengan komitmen awal. Begitu juga dengan bus-bus yang digunakan untuk mobilisasi jemaah, jangan sampai ada kendala teknis yang menghambat," tandasnya.
Selain masalah pemondokan, pemenuhan aspek konsumsi menjadi poin krusial berikutnya yang menjadi perhatian parlemen. Katering untuk jemaah lansia dinilai memerlukan penyesuaian khusus demi menjaga kondisi fisik mereka.
"Nutrisi jemaah sangat penting, terutama bagi jemaah lansia. Kita harus pastikan makanan yang disajikan itu sehat, tepat waktu, dan memiliki cita rasa Nusantara agar selera makan jemaah tetap terjaga di tengah cuaca yang sangat panas," kata dia.
Sektor kesehatan juga menjadi agenda pengawasan utama, terutama kesiapan logistik obat dan penanganan medis saat fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pengawasan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji perdana oleh kementerian terkait.
"Kami di DPR akan terus memantau setiap progresnya agar evaluasi ke depan bisa semakin menyempurnakan pelayanan haji kita," pungkasnya.
