Komisi I DPR menggelar rapat kerja terbuka bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan dinamika geopolitik global serta pasukan perdamaian di Timur Tengah.
Agenda mendesak ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Robi Herbawan beserta para kepala staf angkatan, sebagaimana dilansir dari Nasional. Pembahasan difokuskan pada dampak eskalasi konflik luar negeri terhadap situasi nasional.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memimpin langsung jalannya persidangan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh forum yang hadir di ruangan.
"Saya mohon persetujuan, rapat kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah Pak Menhan setuju? Rapat kami buka dan terbuka untuk umum," ujar Utut.
Konflik yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah dinilai memberikan pengaruh yang sangat besar bagi situasi dunia. Pihak parlemen memberikan perhatian khusus pada beberapa titik strategis jalur pasokan energi ekspor global.
"Selat Hormuz kami beri tanda khusus karena inilah yang menjadi titik 20 persen dari supply minyak dunia. Jadi serangan ke Iran mudah-mudahan tidak membawa kita dalam kesulitan, walaupun tentu berdampak," tutur Utut.
Merespons jalannya persidangan, Menteri Pertahanan memberikan apresiasi atas keputusan pimpinan sidang untuk melangsungkan pembahasan secara transparan. Langkah ini dinilai baik dalam memberikan informasi mengenai kebijakan pertahanan kepada publik.
Pihak kementerian dan jajaran TNI juga memberikan penjelasan mengenai sikap diplomasi pertahanan yang selama ini diterapkan dalam menghadapi berbagai isu strategis internasional.
"Jadi kami ingin jelaskan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan tugas pokok kami sebagai pembantu Presiden dan instrumen pertahanan negara yang dipimpin panglima tertinggi Presiden, yaitu TNI, maka kami memang mempunyai prinsip kerja yang namanya line of command dan unity of command," kata Sjafrie.
Keterbukaan informasi ini menjadi penyeimbang terhadap prinsip internal pertahanan yang ketat. Kemenhan memastikan bahwa komunikasi dengan lembaga perwakilan rakyat tetap berjalan dengan baik.
"Ini memang yang kita jaga bersama, tetapi bukan berarti kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat," imbuh Sjafrie.
