Komisi X DPR RI mendesak Kemendikti Saintek untuk mengawal investigasi kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen di UPN Veteran Yogyakarta secara transparan dan berpihak pada korban. Desakan ini muncul menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor rektorat pada Rabu (20/5/2026) lalu.
Situasi di lingkungan perguruan tinggi tersebut dinilai sudah berada dalam kondisi darurat. Fakta mengenai penanganan kasus ini turut memicu keprihatinan mendalam dari legislatif, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani (Ari) memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berjalan. Pihaknya meminta agar penyelesaian masalah tidak sekadar dilakukan secara internal demi menjaga citra institusi.
"Kami tentu sangat prihatin dan mengecam segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk yang terjadi di UPN Veteran Yogyakarta. Bagi kami, ini sudah sangat darurat," ujar Ari kepada Kompas.com, Jumat (22/5/2026).
Pihak parlemen memberikan apresiasi terhadap langkah awal yang telah diambil oleh jajaran rektorat kampus. Kendati demikian, jaminan keamanan bagi korban harus tetap menjadi prioritas utama selama investigasi.
"Kami menghargai pihak kampus yang mengambil langkah preventif sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Keputusan Rektor yang menonaktifkan dosen terduga selama proses hukum berjalan," kata Ari.
Upaya pemulihan dan pendampingan korban secara menyeluruh juga ditekankan agar terbebas dari segala bentuk tekanan struktural. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada intervensi dari pihak luar.
"Namun, kami juga mendesak agar kampus memberikan perlindungan penuh kepada korban, baik secara psikologis, akademik, maupun hukum," imbuh dia.
Peran satuan tugas khusus di area kampus turut menjadi sorotan agar berfungsi optimal dalam mencegah kejadian serupa. Hal ini dinilai penting untuk memutus rantai penyalahgunaan wewenang.
"Dan pesan kami, Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di kampus-campus, harus benar-benar bekerja sesuai tugasnya, agar kejadian ini tidak terjadi di tempat lain. Jangan sampai ada relasi kuasa dalam dunia pendidikan yang menjadi tameng bagi perilaku kekerasan," kata Ari.
Sementara itu, gerakan protes dari elemen mahasiswa dilatarbelakangan oleh akumulasi kekecewaan terhadap dugaan pembiaran kasus yang terjadi. Mahasiswa menuntut tindakan tegas dan cepat dari pimpinan universitas.
"Selanjutnya mem-blow up di fakultas lainnya dan setelah itu akhirnya teman-teman merumuskan untuk akhirnya meminta pertanggungjawaban dari Satgas PPKPT dan juga Pak Rektor terkait komitmennya menyelesaikan kasus ini seperti itu," katanya usai aksi di Gedung Rektorat UPN Veteran Yogyakarta, Rabu (20/05/2026).
Ketua BEM KM UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Risyad Hanafi, menegaskan adanya batas waktu pengerjaan tuntutan tersebut. Penonaktifan terduga pelaku menjadi salah satu poin krusial yang harus segera dipenuhi.
"Untuk Pak Rektor sebenarnya untuk menyelesaikan ini dengan komitmen secepatnya, pastinya selama tadi disampaikan tiga hari. Dalam tempo tiga hari kemudian baik itu segala pelaku untuk dinonaktifkan hingga proses selesai," ucap dia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak mahasiswa, tindakan tidak terpuji ini disinyalir telah berlangsung lama dan melibatkan beberapa oknum. Berbagai bukti verbal maupun fisik telah dikumpulkan untuk memperkuat laporan.
"Sebenarnya memang belum ada satgas pada saat itu. Kasus dosen ini muncul di kampus itu semenjak 2013 dengan kasus yang serupa, banyak berbeda dosen, beda-beda kasusnya," kata Risyad.
Pihak mahasiswa juga mengklaim telah mengamankan dokumentasi terkait perilaku menyimpang oknum pengajar saat berada di ruang perkuliahan.
"Bentuknya ada bentuk fisik dan verbal juga ada, ada video-video yang kami himpun juga bagaimana beliau bertutur kata di dalam kelas ataupun di forum-forum terbuka dengan jokes-jokes seksisnya," urai dia.
