Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera mengambil langkah nyata dalam menutup akses situs judi daring setelah muncul laporan mengenai ratusan ribu anak yang terpapar praktik ilegal tersebut pada Jumat (15/5/2026).
Data yang dilansir dari Nasional menunjukkan hampir 200.000 anak di Indonesia telah menjadi sasaran paparan judi online. Marwan menegaskan bahwa pihak kementerian tidak boleh hanya sekadar memublikasikan data tanpa disertai tindakan pencegahan di sektor hulu yang menjadi kewenangannya.
"Karena itu, kita minta Komdigi jangan sekadar merilis. Yang namanya judi itu kan ada di aplikasi, ada di portal-portal. Nah, yang dilakukan oleh Menteri Komdigi itu apa? Jangan cuma asyik merilis saja kerjanya, langkah-langkahnya kita tidak tahu," kata Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI.
Politikus PKB tersebut menambahkan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga perlindungan anak. Ia menekankan bahwa Komisi VIII lebih sering menangani dampak akhir dari anak-anak yang sudah telanjur menjadi korban.
"Nah, sekarang bukan lagi hanya orang miskin, tapi bahkan anak-anak pun sudah terpapar. Saya mau tanya itu langkah yang dilakukan Komdigi apa? Kan hulunya dia. Sementara hilirnya, sampahnya, dikasih ke kita," kata Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI.
Marwan juga menyoroti keterbatasan anggaran pada lembaga seperti KPAI dan Kementerian PPPA yang harus menangani pemulihan trauma korban dalam jangka waktu lama.
"Komisi VIII hanya mendapatkan anak-anak yang sudah terpapar. Akhirnya kita mencari cara, satu menangani kasus, kemudian pemulihan. Pemulihan trauma seperti ini panjang sekali," kata Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI.
Penanganan lintas sektoral dianggap mendesak karena akses situs yang masih sangat mudah dijangkau oleh kategori usia anak-anak di Indonesia.
"Nah, kalau begitu Komdigi tolong jangan membuka data saja, tetapi boleh juga membuka sikap atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Komdigi supaya tidak mudah diakses oleh anak-anak," ucap Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI.
Ia memperingatkan agar pemerintah tidak membiarkan akses tersebut terbuka luas tanpa adanya kejelasan mengenai motif di balik kemudahan akses tersebut.
"Jangan sampai berhenti dari hanya merilis ini ya. Kita harus tahu kenapa itu bisa berlangsung, kenapa mudah sekali, pembiaran atau tidak. Kalau pembiaran motifnya apa," kata Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menjelaskan pada Rabu (13/5/2026) bahwa sekitar 80.000 dari total anak yang terpapar bahkan berusia di bawah 10 tahun.
"Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang," kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Meutya menegaskan perlunya peran seluruh elemen masyarakat dan keluarga sebagai garda edukasi untuk membentengi generasi muda dari ancaman sistematis tersebut.
"Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butut dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
