Aksi penyanderaan dua jurnalis Indonesia bersama sejumlah aktivis kemanusiaan oleh tentara Israel dalam misi Global Sumud Flotila 2026 memicu respons keras dari parlemen. Seperti diberitakan oleh Nasional, desakan muncul agar Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil tindakan nyata di tingkat internasional.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong Pemerintah bersikap tegas mendesak PBB dan Amerika Serikat untuk membebaskan dua jurnalis tersebut.
"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," kata Sukamta, Senin (18/5/2026).
Menurut Sukamta, tindakan yang dilakukan oleh militer Israel dapat mengganggu stabilitas kawasan. Terlebih lagi, saat ini berbagai pihak sedang berupaya keras untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.
"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional. Tapi, dengan adanya Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Trump, seharusnya sikap Israel juga setidaknya sejalan dengan upaya BoP untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," ucap dia.
Ia juga menekankan bahwa aktivitas jurnalistik serta misi kemanusiaan memiliki legalitas dan proteksi hukum yang kuat di wilayah konflik berdasarkan regulasi global.
"Instrumen hukum internasional yang ada sudah seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan," tutur dia.
Peristiwa pencegatan ini terjadi di wilayah perairan internasional saat rombongan kemanusiaan tersebut sedang bergerak membawa bantuan. Penangkapan massal dilakukan terhadap ratusan aktivis yang berada dalam iring-iringan kapal menuju Jalur Gaza.
Dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, turut serta dalam misi kemanusiaan tersebut.
