DPR RI Dukung Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 Pemerintahan Presiden Prabowo

DPR RI Dukung Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 Pemerintahan Presiden Prabowo

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan penuh terhadap program-program anggaran pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2026), dilansir dari Nasional.

“Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi Merah Putih,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani.

Penyusunan rancangan anggaran ini dinilai krusial sebagai basis pembangunan ekonomi. Puan menyebutkan bahwa dokumen kebijakan fiskal tersebut menjadi fondasi utama bagi arah pembangunan nasional di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.

“Rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 akan menjadi satu hal yang menjadi fondasi bagi Kerangka Ekonomi Makro atau Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan yang kita inginkan semua di dalam situasi global yang tidak menentu pada saat ini,” tutur Puan Maharani.

Kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama kelancaran program. DPR menjadwalkan penyampaian pandangan dari seluruh fraksi mengenai rencana kebijakan fiskal pemerintah ini pada awal bulan depan.

“Tentu apa yang sudah dibikin dan direncanakan oleh Pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan,” ucap Puan Maharani.

Koordinasi yang solid antara kedua lembaga diharapkan terus berlanjut. Sikap gotong royong dinilai menjadi modal penting dalam mengawal pembangunan demi kepentingan persatuan nasional.

“Dan apa pun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi and koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkap Puan Maharani.

Langkah evaluasi terhadap program yang sedang berjalan juga dipandang perlu dilakukan secara berkala. Puan berharap pencapaian pada tahun berjalan dapat diperbaiki demi penyusunan rencana program anggaran yang lebih matang pada periode berikutnya.

“Karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari Pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa dievaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar,” kata Puan Maharani.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat ini mencatat sejarah sebagai presiden pertama yang menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR RI. Selain agenda fiskal tersebut, rapat paripurna turut membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 dan mendengarkan pandangan fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.

Artikel terkait

Rekomendasi