Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memastikan dukungan penuh terhadap seluruh program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Komitmen legislatif tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
“Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi Merah Putih,” kata Puan Maharani, Ketua DPR RI saat memimpin jalannya sidang.
Pernyataan ini diutarakan di tengah agenda pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo. Menurut Puan, kehadiran kepala negara secara langsung sangat dinantikan oleh segenap anggota dewan serta seluruh lapisan masyarakat demi mencermati arah pembangunan ekonomi masa depan.
Penyusunan anggaran tahun mendatang dinilai krusial karena menjadi pijakan utama bagi penguatan kesejahteraan nasional. Puan menyebut langkah ini krusial untuk menghadapi tantangan global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian.
“Rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 akan menjadi satu hal yang menjadi fondasi bagi Kerangka Ekonomi Makro atau Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan yang kita inginkan semua di dalam situasi global yang tidak menentu pada saat ini,” tutur Puan.
DPR RI menjadwalkan pembacaan pandangan umum dari setiap fraksi partai politik terkait rancangan kebijakan fiskal ini pada 4 Juni 2026. Proses evaluasi dan pemberian masukan dari pihak legislatif dipandang esensial agar realisasi program eksekutif dapat berjalan optimal.
“Tentu apa yang sudah dibikin dan direncanakan oleh Pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan,” ucap Puan.
Kolaborasi antara institusi eksekutif dan legislatif dinilai berada dalam kondisi yang harmonis. Puan meyakini tradisi gotong royong yang kerap ditekankan oleh presiden akan memperkokoh persatuan bangsa.
“Dan apa pun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkap Puan.
Seluruh capaian kerja pada tahun berjalan juga diharapkan menjadi bahan refleksi demi menyempurnakan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Pengawasan berkala ini bertujuan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran anggaran negara.
“Karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari Pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa evaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar,” kata Puan berdasarkan laporan Kompas.com.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna ini mencatatkan sejarah baru sebagai presiden pertama yang menyerahkan langsung dokumen KEM-PPKF di hadapan sidang dewan. Selain pembahasan fiskal, rapat paripurna turut mengagendakan evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi terhadap RUU Polri.
