Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program kerja pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 melalui pandangan fraksi-fraksi di parlemen. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026, dilansir dari Nasional.
Langkah evaluasi ini ditempuh setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Agenda penyerahan ini mencetak sejarah karena Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan fiskal tahunan tersebut di hadapan sidang paripurna DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa seluruh fraksi di parlemen akan memaparkan pandangan mereka secara resmi dalam waktu dekat. Penilaian ini ditujukan untuk mengukur efektivitas rencana kerja yang disusun eksekutif.
“Tentu apa yang sudah bikin dan direncanakan oleh Pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan,” ujar Puan dalam rapat paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Puan menyatakan bahwa peninjauan ulang program sangat krusial agar pelaksanaan anggaran negara dapat berjalan tepat sasaran. Pihaknya menginginkan adanya komitmen bersama demi memastikan efisiensi anggaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi yang kuat.
“Sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Politikus PDI-Perjuangan tersebut juga menyoroti pentingnya perbaikan berkelanjutan terhadap program-program yang sedang berjalan di sepanjang tahun 2026. DPR berharap hasil evaluasi tahun berjalan ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mematangkan perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.
“Karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari Pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa dievaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana, sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar,” tutur Puan.
Hubungan kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif dinilai berada dalam kondisi yang harmonis selama mengawal agenda pembangunan nasional. Puan mengapresiasi pola komunikasi yang terjaga dan meyakini prinsip gotong royong akan tetap menjadi landasan utama kedua lembaga.
“Dan apa pun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Puan.
DPR menegaskan kesiapannya untuk senantiasa mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dukungan legislatif akan diberikan secara penuh selama program kerja tersebut berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas.
“Dan Bapak Presiden, tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi Merah Putih,” pungkas Puan.
Selain membahas kebijakan fiskal dan anggaran negara tahun 2027, rapat paripurna kali ini juga mengagendakan dua pembahasan penting lainnya. Parlemen menjadwalkan evaluasi terhadap perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU Polri yang menjadi usul inisiatif Komisi III DPR.
