Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina resmi menyetujui pasal pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte dalam sidang pleno di Manila pada Senin (11/5/2026). Keputusan ini diambil setelah mayoritas anggota parlemen menilai putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat selama menjabat.
Hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan besar bagi proses pemakzulan tersebut. Dilansir dari Tirto.id, sebanyak 257 anggota memberikan suara setuju, sementara Inilah.com mencatat 255 suara dari total 318 anggota DPR mendukung langkah hukum tersebut untuk diteruskan ke tingkat Senat.
Dukungan tersebut melampaui batas konstitusi yang hanya memerlukan sepertiga suara anggota DPR atau sekitar 106 suara. Jika Senat nantinya menyatakan bersalah, Sara Duterte terancam dicopot dari jabatannya dan didiskualifikasi seumur hidup dari jabatan publik menurut laporan ANTARA.
Tuduhan terhadap Sara mencakup penyalahgunaan dana rahasia senilai 500 juta peso di Kantor Wakil Presiden serta 112,5 juta peso saat menjabat Menteri Pendidikan. Ia juga dituding melakukan pengumpulan kekayaan tidak wajar dan gagal melaporkan aset dalam SALN tahun 2022 hingga 2024.
Selain masalah keuangan, Sara menghadapi tuduhan serius terkait pengadaan kontrak pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Marcos, dan Martin Romualdez. Krisis ini menandai pecahnya hubungan politik antara dinasti Duterte dan Marcos yang memenangkan Pemilu 2022.
Ketua komite keadilan DPR, Gerville Luistro, menegaskan bahwa seluruh dakwaan telah melalui proses investigasi panjang yang didukung dokumen resmi. Ia menyatakan bahwa persidangan di Senat akan menjadi panggung pembuktian bagi sang Wakil Presiden.
"Apakah kita punya angka? Bapak Ketua, rekan-rekan yang terhormat. Ya. Kita punya angka. Tetapi angka yang saya maksud bukan hanya jumlah suara. Angka itu tercatat dalam arsip. 6,7 miliar peso. Itulah angka yang perlu dijelaskan kepada rakyat Filipina," kata Gerville Luistro, Ketua komite keadilan DPR.
Luistro menambahkan bahwa proses hukum ini penting bagi transparansi publik dan akuntabilitas pejabat negara. Hal ini diharapkan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Filipina terkait penggunaan dana negara.
"Dan di Senat, ada kesempatan bagi Wakil Presiden untuk menjawab sepenuhnya setiap tuduhan, menyampaikan bukti-buktinya, dan agar seluruh rakyat dapat mendengar sisinya," pinta Gerville Luistro, Ketua komite keadilan DPR.
Upaya pemakzulan ini merupakan kali kedua bagi Sara Duterte setelah proses serupa pada 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kini, Senat Filipina dijadwalkan segera bersidang untuk bertindak sebagai pengadilan pemakzulan dalam menentukan nasib karier politik sang Wapres.
