Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda utama melanjutkan pembahasan empat Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Sebagaimana dilansir dari Nasional, proses legislasi ini akan dilakukan bersama pemerintah untuk menuntaskan pembahasan tingkat satu. Prioritas pembahasan mencakup perubahan regulasi di sektor keuangan, statistik, desain industri, hingga hukum perdata.
Puan memaparkan rincian draf hukum yang masuk dalam daftar pembahasan parlemen pada periode ini. Penegasan tersebut disampaikan guna memastikan kelangsungan fungsi legislasi nasional tetap berjalan sesuai target yang ditetapkan.
"DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Daftar regulasi lainnya yang menjadi fokus kerja anggota dewan meliputi aspek teknis serta administratif kenegaraan yang mendesak. Puan menyebutkan terdapat tiga poin tambahan yang akan segera dibahas lebih lanjut.
"Rancangan undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan rancangan undang-undang tentang Desain Industri," sambung Puan, Ketua DPR RI.
Selain fungsi legislasi, lembaga legislatif tersebut menyatakan bakal memantau sejumlah isu publik yang krusial. Beberapa di antaranya meliputi pengawasan kecelakaan transportasi darat, penempatan personel TNI di daerah konflik, hingga perbaikan sistem e-KTP.
Sektor ekonomi dan geopolitik juga masuk dalam radar pantauan DPR, terutama mengenai stabilitas pasokan pangan serta penguatan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Puan menekankan pentingnya hilirisasi produk lokal untuk menghadapi pasar global.
"Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat, Percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, Pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Penutupan pidato tersebut berisi pesan kepada seluruh legislator untuk menjaga integritas dalam bekerja. Politikus PDI-P ini meminta anggota dewan agar senantiasa mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
"Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya," ujar Puan, Ketua DPR RI.
