Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) merupakan pesan tersirat untuk menjaga ketenangan publik di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Senin (18/5/2026).
Langkah kepala negara tersebut dipandang sebagai upaya meredam kepanikan masyarakat akibat volatilitas pasar keuangan, seperti dilansir dari Nasional. Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi kritik yang membandingkan ucapan Presiden dengan argumen teknis ekonomi.
Pernyataan Presiden tersebut dinilai wajar karena menjaga suasana kondusif dan menyejukkan hati rakyat merupakan tanggung jawab seorang pemimpin negara saat terjadi tekanan ekonomi global.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit," ujar Misbakhun kepada awak media di Gedung Parlemen, Senin (18/5/2026).
Narasi kepanikan dan keresahan sosial di ruang publik berusaha dicegah oleh pemerintah karena perbincangan mengenai isu pelemahan rupiah berisiko mengganggu stabilitas sosial maupun politik.
"Yang ingin dijaga oleh Bapak Presiden itu adalah jangan sampai masyarakat terjadi kepanikan," katanya.
Upaya penenangan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan dampak nyata dari kenaikan mata uang AS terhadap harga barang serta aktivitas ekonomi domestik secara keseluruhan.
"Presiden menenangkan rakyatnya itu hal yang sangat wajar. Presiden menyejukkan hati rakyatnya itu adalah tugasnya Presiden," ujar Misbakhun.
Kritik dilayangkan kepada pihak-pihak yang dinilai tidak menghubungkan konteks penyampaian pesan kepala negara dengan analisis situasi psikologis masyarakat di lapangan.
"Pak Presiden tahu bahwa dampak dolar itu dirasakan oleh semua masyarakat. Yang dimaksud Bapak Presiden itu orang desa tidak menggunakan dolar, tapi itu adalah pesan yang tersirat. Tujuannya adalah menenangkan," katanya.
Kekhawatiran muncul jika perbincangan mengenai fluktuasi mata uang asing mendominasi percakapan sehari-hari masyarakat di berbagai tempat sehingga memicu rumor yang tidak produktif.
"Kalau kemudian diadu dengan argumentasi teknis yang tidak nyambung, ya tidak ketemu. Orang tujuannya menenangkan untuk menjaga stabilitas psikologis masyarakat," ujarnya.
Pembahasan mengenai dolar AS diharapkan tidak menjadi komoditas obrolan warung yang meluas tanpa arah yang jelas.
"Jangan sampai di warung kopi ngomongin dolar, di warung Indomie ngomongin dolar, terus di mana-mana ngomongin dolar," katanya.
Di sisi lain, Komisi XI DPR RI tetap menunjukkan sikap tegas dengan mendesak Bank Indonesia mengambil tindakan nyata dalam mengendalikan nilai tukar melalui operasi moneter.
"Tadi rapat ini meminta Bank Indonesia melakukan operasi moneter yang terukur yang bisa memberikan dampak langsung terhadap penguatan nilai tukar rupiah," kata Misbakhun.
Parlemen menargetkan agar posisi mata uang domestik bisa dikembalikan ke angka Rp16.500 per dolar AS demi menjaga keselarasan dengan asumsi makro yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
