Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mempertanyakan landasan serta urgensi pemerintah menetapkan warga negara asing sebagai direktur utama pada Badan Usaha Milik Negara baru yang ditugaskan mengelola ekspor sumber daya alam strategis.
Kritik tersebut disampaikan Johan kepada wartawan pada Jumat (22/5/2026) merespons langkah pembentukan tata kelola lembaga baru tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Klarifikasi terbuka dinilai perlu diberikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat luas mengenai argumen di balik penunjukan warga negara asing di dalam sektor yang menguasai hajat hidup dan pengelolaan sumber daya alam domestik.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa dasar penunjukan tersebut, apa urgensinya, bagaimana skema pengawasannya, dan sejauh mana posisi strategis bangsa tetap terlindungi,” kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Politikus dari PKS tersebut menambahkan bahwa kebijakan pengangkatan warga negara asing sebagai pimpinan tertinggi PT Danantara Sumberdaya Indonesia memicu perhatian publik lantaran bersinggungan langsung dengan hajat strategis tanah air.
“Di sektor strategis yang menyangkut pengelolaan SDA nasional, aspek kedaulatan ekonomi, transfer teknologi, keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta keamanan data dan jaringan bisnis harus menjadi pertimbangan utama,” kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Ketelitian ekstra diminta oleh Johan kepada jajaran pemerintah saat menyusun regulasi serta tata kelola ekspor komoditas melalui badan baru tersebut.
Sistem penataan ekspor diharapkan tidak dibangun secara terpusat demi mencegah penguasaan pasar sepihak serta memberikan proteksi bagi para pengusaha lokal.
“Terkait rencana pembentukan badan ekspor melalui PT SDA/SDI, tentu kami memandang langkah ini harus dikaji sangat hati-hati. Prinsip dasarnya, pengelolaan ekspor sumber daya alam jangan sampai terlalu sentralistik sehingga berpotensi menimbulkan monopoli, mempersempit ruang pelaku usaha nasional, atau bahkan mengurangi transparansi tata niaga,” kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Struktur kelembagaan internal perusahaan pelat merah ini juga dituntut untuk dipaparkan secara transparan, mencakup pola pengawasan bersama kementerian terkait hingga sistem mitigasi benturan kepentingan.
“Jangan sampai semangat hilirisasi dan penguatan ekspor justru membuka ruang baru bagi rente ekonomi atau kebocoran penerimaan negara,” kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Sebelumnya, Danantara Indonesia menetapkan Luke Thomas Mahony, seorang warga negara Australia yang kaya pengalaman di sektor pertambangan, untuk menduduki posisi Direktur Utama PT DSI.
Keterangan resmi mengenai penunjukan pimpinan asing tersebut dipaparkan oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
