Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menunjuk warga negara asing (WNA) sebagai direktur utama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru pengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.
Kritik tersebut disampaikan kepada wartawan pada Jumat (22/5/2026) menyusul pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor komoditas penting nasional, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Johan Rosihan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai urgensi dan kejelasan pengawasan atas penunjukan posisi pimpinan tersebut.
"Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa dasar penunjukan tersebut, apa urgensinya, bagaimana skema pengawasannya, dan sejauh mana posisi strategis bangsa tetap terlindungi," kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Politikus PKS itu menilai pengelolaan sektor SDA sangat berkaitan dengan kedaulatan ekonomi, penguasaan teknologi, keamanan data, dan jaringan bisnis di dalam negeri sehingga penunjukan WNA ini wajar menjadi sorotan.
"Di sektor strategis yang menyangkut pengelolaan SDA nasional, aspek kedaulatan ekonomi, transfer teknologi, keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta keamanan data dan jaringan bisnis harus menjadi pertimbangan utama," kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Selain masalah kewarganegaraan pimpinan, tata kelola PT DSI juga disoroti agar tidak bersifat sentralistik yang berpotensi memicu monopoli serta membatasi ruang bagi pengusaha lokal.
"Terkait rencana pembentukan badan ekspor melalui PT SDA/SDI, tentu kami memandang langkah ini harus dikaji sangat hati-hati. Prinsip dasarnya, pengelolaan ekspor sumber daya alam jangan sampai terlalu sentralistik sehingga berpotensi menimbulkan monopoli, mempersempit ruang pelaku usaha nasional, atau bahkan mengurangi transparansi tata niaga," kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Legislator tersebut menambahkan bahwa kendali strategis negara atas kekayaan alam harus dijalankan dengan akuntabel, kompetitif, serta berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat.
"Jangan sampai semangat hilirisasi dan penguatan ekspor justru membuka ruang baru bagi rente ekonomi atau kebocoran penerimaan negara," kata Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI.
Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani saat mendatangi Istana Negara di Jakarta pada Kamis (21/5/2026) mengungkapkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT DSI.
Luke Thomas Mahony yang merupakan warga negara Australia sebelumnya menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.
Nama pria berpengalaman 21 tahun di industri pertambangan tersebut juga telah resmi tercantum dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum pada 19 Mei 2026.
