Komisi I DPR mengadakan rapat kerja terbuka bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Bais TNI Letjen Robi Herbawan, dan para kepala staf angkatan pada Selasa (19/5/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan dinamika geopolitik global serta pasukan perdamaian di Timur Tengah, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan bahwa forum tersebut sengaja dibuka untuk masyarakat umum setelah meminta persetujuan dari pihak kementerian.
"Saya mohon persetujuan, rapat kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah Pak Menhan setuju? Rapat kami buka dan terbuka untuk umum," ujar Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR.
Dampak besar diproyeksikan terjadi akibat eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tersebut. Utut memberikan perhatian khusus pada kawasan jalur perdagangan laut internasional yang krusial bagi pasokan energi dunia.
"Selat Hormuz kami beri tanda khusus karena inilah yang menjadi titik 20 persen dari supply minyak dunia. Jadi serangan ke Iran mudah-mudahan tidak membawa kita dalam kesulitan, walaupun tentu berdampak," tutur Utut Adianto.
Kebijakan pelaksanaan rapat pertahanan secara terbuka tersebut direspons dengan positif oleh pihak pemerintah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian mengklarifikasi sikap institusinya yang cenderung membatasi pernyataan di ruang publik terkait isu-isu terkini.
"Jadi kami ingin jelaskan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan tugas pokok kami sebagai pembantu Presiden dan instrumen pertahanan negara yang dipimpin panglima tertinggi Presiden, yaitu TNI, maka kami memang mempunyai prinsip kerja yang namanya line of command dan unity of command," kata Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Sjafrie menegaskan bahwa sistem komando yang ketat tersebut diterapkan demi menjaga stabilitas dan koordinasi internal. Kendati demikian, ia memastikan pihak kementerian dan militer tetap membuka diri terhadap aspirasi masyarakat.
"Ini memang yang kita jaga bersama, tetapi bukan berarti kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat," imbuh Sjafrie Sjamsoeddin.
