DPR Soroti Potensi Konflik Kepentingan Kemitraan Bakom RI dan Media Baru

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini memperingatkan munculnya potensi konflik kepentingan dan persoalan akuntabilitas publik menyusul langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merangkul sejumlah media digital nonkonvensional pada Rabu (6/5/2026).

Politisi tersebut menilai pengawasan ketat diperlukan agar kemitraan pemerintah dengan platform digital yang mendominasi opini publik tersebut tidak menciptakan standar ganda dalam ekosistem informasi nasional.

"Ketika pemerintah mencoba merangkul, mengedukasi, dan mendorong transformasi mereka menjadi lebih profesional sebagai bagian dari new media, tentu itu bisa diapresiasi," kata Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI.

Amelia menekankan bahwa meskipun memiliki pengaruh besar, banyak media baru yang belum mengadopsi standar jurnalistik baku sehingga penting untuk menjaga penyebaran informasi tetap selaras dengan kepentingan publik.

"Tetapi pada saat yang sama tetap harus diawasi agar tidak justru menciptakan standar ganda, konflik kepentingan, atau ruang penyebaran informasi yang lepas dari akuntabilitas publik," lanjut Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI.

Menurutnya, fenomena media sosial saat ini menyerupai era citizen journalism satu dekade lalu, namun dengan kecepatan distribusi informasi yang jauh lebih masif di platform digital.

"Bedanya sekarang, ekosistemnya pindah dan membesar di media sosial karena membuat akun jauh lebih mudah, distribusinya cepat, dan pasar audiensnya memang ada di platform-platform digital seperti TikTok, Instagram, X, atau YouTube," kata Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI.

Legislator tersebut menyoroti status media baru yang masih berada di area abu-abu karena minimnya struktur redaksi dan mekanisme verifikasi dibandingkan media konvensional.

"Mereka punya pengaruh besar terhadap opini publik, bahkan kadang lebih cepat dari media konvensional, tetapi banyak yang belum memiliki struktur redaksi, mekanisme verifikasi, penanggung jawab editorial, hak jawab, maupun standar etik jurnalistik yang jelas," kata Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI.

DPR RI kini tengah berupaya memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi tanpa mengekang kreativitas masyarakat di ruang digital.

"Ekosistem medianya sudah berubah sangat cepat, sementara banyak aturan masih disusun pada era media konvensional. Karena itu DPR mencoba catch up agar regulasi kita tetap relevan dan tidak ada pihak yang merasa above the law hanya karena berada di platform digital," tutur Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI.

Upaya pembaruan aturan ini diharapkan tetap menjaga kebebasan berpendapat dan tidak menjadi beban bagi ekspresi digital masyarakat.

"Kami juga menjaga agar pembaruan regulasi tidak berubah menjadi hyper regulation atau bahkan represif terhadap kebebasan berekspresi dan kreativitas digital masyarakat," pungkas Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan respons pemerintah terhadap perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang beralih ke kanal digital.

"Tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas media atau realitas komunikasi kita," ujar Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI.

Qodari memaparkan besarnya jangkauan media baru yang memiliki jumlah pengikut masif, sehingga keterlibatan aktif pemerintah dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas konten.

"Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage agar membuat kualitas New Media semakin meningkat," papar Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI.