Anggota Komisi II DPR Azis Subekti menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026) memiliki makna mendalam terkait kebangkitan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Azis menyusul pemaparan Kepala Negara yang menyoroti sejumlah tantangan struktural ekonomi Indonesia, termasuk penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dan tingginya kebocoran devisa ekspor, dilansir dari Nasional.
Azis memandang penyampaian pidato yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tersebut membawa pesan simbolis yang kuat mengenai kemandirian ekonomi sebuah bangsa di abad modern.
"Saya memandang pidato Presiden pada Hari Kebangkitan Nasional kali ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat," kata Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR.
Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa esensi dari pidato Kepresidenan itu adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap perjalanan ekonomi domestik yang dinilai masih mengalami paradoks di tengah melimpahnya kekayaan alam.
"Kebangkitan modern adalah kemampuan sebuah bangsa menjaga kekayaannya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, membangun industrinya sendiri, memperkuat manusianya sendiri, dan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi benar-benar kembali kepada rakyatnya sendiri," ujar Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan kumulatif sekitar USD 436 miliar dalam 22 tahun terakhir, namun terjadi aliran keluar neto devisa mencapai USD 343 miliar serta indikasi praktik under invoicing ekspor hingga USD 908 miliar.
"Bagaimana sebuah negeri yang begitu kaya terlalu lama gagal mengubah kekayaannya menjadi kekuatan nasional yang utuh. Karena sesungguhnya paradoks itu masih terasa hingga hari ini," lanjut Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR.
Ia menekankan bahwa tantangan kedaulatan saat ini tidak lagi berupa agresi militer fisik, melainkan melalui penguasaan teknologi, kontrol rantai pasok global, hingga manipulasi perdagangan internasional.
"Penjajahan modern tidak selalu hadir melalui kapal perang dan pendudukan wilayah. Ia bergerak melalui dominasi teknologi, penguasaan rantai pasok global, kontrol data, tekanan pasar keuangan, manipulasi perdagangan, hingga ketergantungan industri dan pangan," ucap Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR.
Menurut Azis, arah kebijakan ekonomi 2027 yang berfokus pada hilirisasi, industrialisasi, dan pengetatan pengawasan devisa merupakan langkah strategis, meski membutuhkan konsistensi besar untuk mencapai proyeksi kekuatan ekonomi dunia pada 2050.
"Maka proyeksi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 2050 mungkin bukan sekadar optimisme statistik," lanjut Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyatakan keprihatinannya atas kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen dengan realitas meningkatnya angka kemiskinan.
"Saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tetapi angka rakyat kita yang miskin tambah," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Kepala Negara mempertanyakan fenomena penurunan kelas menengah ini kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, hingga kalangan akademisi.
"Yang kelas menengah turun, Saudara-saudara. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tetapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," sambung Prabowo Subianto, Presiden RI.
Presiden juga menggarisbawahi rendahnya rasio pendapatan Indonesia terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya serta beberapa negara berkembang di Asia Tenggara.
"Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko? Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu?" tanya Prabowo Subianto, Presiden RI.
