Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan penolakan terhadap usulan pemindahan inisiatif revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dari legislatif ke pemerintah pada Senin (11/5/2026). Langkah tersebut dinilai akan menghambat perkembangan penyusunan aturan yang saat ini tengah diproses oleh parlemen.
Pengalihan wewenang pengusul draf dianggap sebagai sebuah kemunduran bagi tahapan yang telah dilalui di DPR RI. Dilansir dari Nasional, Khozin menekankan bahwa substansi persiapan pembahasan sudah berjalan di tingkat komisi dan badan fungsional dewan.
"Wacana pergeseran pengusul RUU Pemilu dari DPR ke pemerintah secara teknis justru menjadi langkah mundur proses yang sedang berjalan di DPR," kata Khozin saat dihubungi, Senin (11/5/2026).
Legislator tersebut menjelaskan bahwa revisi aturan kepemiluan sudah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Komisi II juga telah melakukan serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama akademisi serta organisasi non-pemerintah.
"DPR juga sudah menugaskan Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk merancang, mensinkronisasi dan membuat simulasi isu krusial yang nantinya dibutuhkan dalam pembahasan RUU Pemilu," jelas Khozin.
Khozin berpendapat bahwa mekanisme yang sudah ada semestinya diteruskan melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2029 dijadwalkan mulai berjalan pada awal tahun 2027 atau sekitar 20 bulan sebelum pemungutan suara.
"Idealnya, proses yang saat ini sedang berjalan sebaiknya dilanjutkan untuk segera dibahas bersama pemerintah mengingat 20 bulan sebelum pemilu atau di awal tahun 2027 tahapan pemilu harus segera dimulai," kata Khozin.
Percepatan pembahasan dianggap krusial untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang secara maksimal. Khozin menegaskan bahwa kolaborasi segera antara kedua lembaga akan meminimalisir tudingan adanya kepentingan kelompok tertentu.
"Pembahasan RUU Pemilu mesti segera dibahas bersama DPR dan pemerintah untuk menyiapkan Pemilu 2029 agar lebih maksimal. Pembahasan ini juga menjauhkan dari stigma conflict of interest," pungkas Khozin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat memberikan pernyataan mengenai potensi pemerintah mengambil alih draf usulan. Hal tersebut menjadi opsi jika pembahasan di internal legislatif tidak menunjukkan kemajuan dalam kurun waktu tertentu.
"Kalau misalnya sampai setengah, 2,5 tahun belum juga selesai, maka memang enggak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali siapa yang akan mengajukan draf," kata Yusril pada Rabu (29/4/2026).
Pemerintah sendiri saat ini masih dalam posisi menunggu draf resmi yang sedang disusun oleh pihak DPR RI. Yusril menyebut koordinasi lebih lanjut bergantung pada perkembangan hasil pengerjaan di parlemen.
"Saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa, but pemerintah sampai saat ini masih menunggu draf yang diselesaikan, disiapkan oleh DPR," ujar dia.
Di sisi lain, dorongan agar pemerintah langsung mengambil inisiatif muncul dari internal partai politik lain. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai pengambilan alih draf oleh pemerintah dapat meredam gesekan kepentingan antarpartai di fase awal.
"Oleh karena luasnya tema pembahasan dan sempitnya waktu yang tersisa, pembahasan RUU Pemilu sebaiknya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda partai politik dapat dihindari di awal pembahasan," kata Saleh, Kamis (23/4/2026).
Saleh berpendapat bahwa keberatan atau perbedaan pandangan yang dimiliki setiap fraksi tetap dapat disalurkan nantinya. Forum pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dinilai menjadi wadah yang tepat untuk mengakomodasi hal tersebut.
"Kalaupun ada perbedaan, nanti akan diakumulasi pada saat pembahasan DIM," ujar Saleh.
