Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan di gedung perkantoran, terutama penggunaan internet dengan trafik tinggi. Permintaan ini disampaikan pada Selasa (12/5/2026) menyusul penggerebekan markas aktivitas ilegal internasional di wilayah Hayam Wuruk, Jakarta Barat.
Politikus PKS tersebut menilai insiden tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengawasan di gedung-gedung bisnis masih memiliki celah yang harus segera diperkuat. Dilansir dari Megapolitan, Yani mengusulkan adanya integrasi data antarinstansi untuk mendeteksi pola operasional yang tidak lazim di lingkungan perkantoran.
“Sistemnya berbasis kolaborasi data lintas instansi. Semisal, ada pemantauan terhadap aktivitas kantor atau perusahaan yang memiliki indikator tidak wajar, seperti operasional 24 jam tertutup, penggunaan internet dengan trafik sangat tinggi,” kata Ahmad Yani, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Legislator tersebut merinci sejumlah indikator yang patut dicurigai, termasuk operasional gedung yang tertutup selama 24 jam penuh. Selain itu, mobilitas tenaga kerja asing dalam jumlah besar yang tidak disertai kejelasan jenis usaha juga menjadi sorotan utama dalam fungsi pengawasan daerah.
“Keluar-masuk pekerja asing dalam jumlah besar, namun aktivitas usahanya tidak jelas secara publik,” katanya.
Yani menekankan bahwa deteksi dini terhadap praktik ilegal memerlukan sinergi dari berbagai dinas terkait, mulai dari perizinan hingga kependudukan. Ia menyarankan pembentukan tim terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum guna melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung jika ditemukan kejanggalan operasional.
“Jadi ketika ada perusahaan dengan izin tertentu tetapi praktik operasionalnya mencurigakan, bisa langsung dilakukan pemeriksaan lapangan,” katanya.
Upaya pemantauan ini juga harus mencakup aspek siber melalui kerja sama dengan kementerian terkait untuk mengawasi transaksi digital dan pola server. Ahmad Yani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap administrasi perusahaan jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan ketenagakerjaan.
"Apalagi jika ditemukan keterlibatan tenaga kerja asing dalam jumlah besar, maka perlu evaluasi menyeluruh terhadap perizinan usaha, administrasi kependudukan, hingga ketenagakerjaan di Ibu Kota," imbuhnya.
Sebelumnya, aparat kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap sebuah markas sindikat internasional yang beroperasi di lantai 20 dan 21 sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk pada Sabtu (9/5/2026). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengamanan ketat dilakukan untuk menjamin kelancaran proses hukum.
“Benar, personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi untuk memberikan dukungan pengamanan area. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran rekan-rekan penyidik di lapangan dalam mengumpulkan barang bukti serta mengamankan para terduga pelaku,” ujar Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Dalam penggeledahan tersebut, pihak berwenang mengidentifikasi puluhan saluran digital yang digunakan oleh sindikat tersebut untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, menyebut para pelaku menggunakan teknik khusus pada alamat situs mereka.
“Penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online,” kata Wira Satya Triputra, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa penggunaan variasi karakter pada alamat domain dilakukan secara sengaja oleh jaringan ini untuk mengelabui sistem pemblokiran otoritas terkait. Hal ini menunjukkan kompleksitas operasional yang dilakukan oleh sindikat lintas negara tersebut di Jakarta.
“(Domain) menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran," ungkapnya.
Pihak kepolisian mengamankan ratusan warga negara asing dari lokasi tersebut, yang didominasi oleh 228 warga negara Vietnam dan 57 warga negara China. Selain itu, terdapat pula warga negara dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja yang turut ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
