Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengancam akan menutup dua lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kebon Jeruk dan Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa (12/5/2026). Langkah tegas ini diambil setelah inspeksi mendadak mengungkap kondisi sanitasi yang buruk, termasuk temuan belatung dan tumpukan sampah di area pengolahan makanan.
Kondisi fasilitas yang tidak higienis tersebut dinilai sangat berisiko bagi kesehatan anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program nasional ini. Dilansir dari Nasional, Jenderal Dudung menekankan bahwa perbaikan standar operasional harus dilakukan segera guna mencegah terjadinya insiden keracunan pangan di masa mendatang.
"Ya segera saya sarankan kepada MBG, BGN ya, untuk segera ditutup saja. Ini kan belatung di mana-mana coba perhatikan. Ini sangat dekat sekali, ya, kalau enggak segera dikasih waktu. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, dalam waktu dekat segera akan ditutup aja saya sampaikan demikian," ujar Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut mengingatkan pengelola agar tidak mengabaikan temuan lapangan ini. Ia mengkhawatirkan dampak serius yang mungkin muncul jika dapur tetap beroperasi tanpa evaluasi total terhadap sistem keamanan pangan.
"Jangan menganggap gampang ya. Nanti suatu ketika terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Nah ini yang tidak kita inginkan," kata Dudung.
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, Dudung menyatakan bahwa kedua dapur di Jakarta Barat tersebut tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Beberapa pelanggaran teknis yang ditemukan meliputi sistem pembuangan limbah yang buruk serta pengaturan suhu ruangan yang tidak ideal.
"Tadi IPAL-nya juga tidak memenuhi syarat. Kemudian beberapa tempat pencucian, kemudian ruangan yang begitu panas, antara dapur kering, penyimpanan yang kering, gudang basah dengan gudang kering juga itu jadi satu dengan AC-nya satu. Dan pencucian nabati dan hewani itu harus terpisah, tidak boleh jadi satu," tukas Dudung.
KSP berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program unggulan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dudung menegaskan bahwa aspek kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan komersial pihak pengelola.
"Dan kemudian untuk memastikan juga keamanan pangan, kemudian kesehatan penerima manfaat, dan dipastikan anak-anak yang menerima itu betul-betul menjadi sehat. Ya, bukan kemudian akhirnya hanya sekadar makan saja hanya cari keuntungan," kata Dudung.
Ia juga memberikan catatan mengenai tanggung jawab penggunaan anggaran negara yang bersumber dari rakyat dalam pelaksanaan program ini. Transparansi pengelolaan dana disebut menjadi kunci untuk mewujudkan target jangka panjang pemerintah.
"Apakah betul-betul untuk menciptakan generasi-generasi penerus ke depannya sesuai dengan harapan Bapak Presiden bahwa Indonesia Emas ke depan 2045 itu diciptakan dari mulai sekarang," imbuh Dudung.
