Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman menghentikan operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Barat pada Rabu, 13 Mei 2026. Langkah tegas ini diambil setelah inspeksi mendadak mengungkap kondisi fasilitas yang sangat tidak higienis dan menyimpang dari standar kesehatan.
Penghentian operasional dilakukan segera setelah adanya koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Dudung menilai lokasi dapur di kawasan Grogol dan Petamburan tersebut tidak memenuhi syarat minimal untuk mengolah makanan konsumsi anak-anak, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Saya kemarin sidak SPPG, ya, di dapur di sekitar Grogol dengan Petamburan. Jadi memang menurut saya itu tidak layak, dan itu oleh Kepala BGN langsung direspons, sehingga di-suspend langsung saya lihat itu," ujar Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya tumpukan sampah yang tidak diangkut selama satu pekan dan temuan belatung di area pengolahan. Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar setiap anak menerima asupan yang benar-benar bergizi dan aman.
"BGN sudah sedemikian rupa berupaya semaksimal mungkin saya lihat itu, cuman memang di lapangan banyak ketimpangan-ketimpangan dan BGN juga sudah banyak berbenah," sambung Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Mantan KSAD tersebut juga menyoroti adanya pihak-punak yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program nasional ini. Ia telah berkomunikasi dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, agar lebih selektif terhadap investor atau yayasan yang terlibat.
"Anak-anak kita kasihan. Baru-baru ini kan baru lagi ada keracunan juga, nah ini hal-hal gini ini saya akan terus menerus tentunya bersama-sama juga dengan BGN ya untuk menindak hal-hal yang memang kurang baik gitu lah," imbuh Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Dudung memperingatkan para pengelola agar tidak menganggap remeh masalah sanitasi karena berdampak langsung pada keselamatan raga penerima manfaat. Ia menekankan bahwa risiko keracunan massal mengintai jika standar operasional prosedur terus diabaikan.
"Ya segera saya sarankan kepada MBG, BGN ya, untuk segera ditutup saja. Ini kan belatung di mana-mana coba perhatikan. Ini sangat dekat sekali, ya, kalau enggak segera dikasih waktu. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, dalam waktu dekat segera akan ditutup aja saya sampaikan demikian," ujar Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Hasil pengecekan fisik menunjukkan adanya pelanggaran teknis serius, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memadai hingga pengaturan suhu ruangan yang buruk. Dudung mencatat gudang penyimpanan bahan kering dan basah disatukan dalam satu ruangan yang panas.
"Karena memang kalau misalnya tidak segera dievaluasi, ini dibiarkan begini saja, ini sampah sudah satu minggu coba bayangkan. Nih sekarang saya panggil RT-nya, jangan menganggap gampang ya. Nanti suatu ketika terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Nah ini yang tidak kita inginkan," sambung Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
KSP berencana memperluas jangkauan inspeksi ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam waktu dekat. Hal ini menyusul adanya laporan mengenai ketidaksesuaian proses penentuan titik lokasi hingga distribusi makanan di daerah-daerah tersebut.
"Tadi IPAL-nya juga tidak memenuhi syarat. Kemudian beberapa tempat pencucian, kemudian ruangan yang begitu panas, antara dapur kering, penyimpanan yang kering, gudang basah dengan gudang kering juga itu jadi satu dengan AC-nya satu. Dan pencucian nabati dan hewani itu harus terpisah, tidak boleh jadi satu," tukas Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
