Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merilis analisis baru yang memperingatkan bahwa penggunaan plastik daur ulang pada kemasan makanan dapat memicu pencemaran kimia berbahaya bagi manusia. Laporan yang dilansir dari Lestari pada Rabu (13/5/2026) ini menekankan pentingnya pengelolaan sistem daur ulang secara teliti untuk mencegah perpindahan zat beracun ke produk pangan.
Badan keamanan pangan PBB tersebut menggarisbawahi bahwa efektivitas plastik daur ulang dalam mengatasi krisis sampah dunia bergantung pada regulasi ketat. Tanpa kontrol yang memadai, bahan kemasan alternatif justru berisiko menimbulkan masalah kesehatan baru akibat kontaminasi bahan kimia selama proses pengolahan ulang.
Petugas keamanan pangan di FAO, Vittorio Fattori, menegaskan bahwa perbaikan cara daur ulang merupakan fondasi dasar dalam menangani masalah sampah global yang terus meningkat.
"Sampah plastik adalah masalah dunia yang terus membesar. Cara daur ulang yang lebih baik dan lebih efektif adalah hal yang sangat mendasar dan menjadi bagian dari solusinya," kata Vittorio Fattori, seorang petugas keamanan pangan di FAO.
Fattori menambahkan bahwa upaya pengurangan polusi plastik tidak boleh mengabaikan aspek keamanan di bidang lain, terutama pada sektor konsumsi manusia.
"Meskipun kita harus lebih baik dalam mengurangi polusi plastik dan meningkatkan daur ulang, kita perlu memastikan bahwa saat mencoba menyelesaikan satu masalah di satu bidang, kita tidak menciptakan masalah baru di bidang lainnya," paparnya.
Sektor kemasan makanan memegang peranan krusial dalam menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan produk pangan modern. Nilai pasar industri ini diproyeksikan melonjak dari 505 miliar dolar AS pada tahun 2024 menjadi lebih dari 815 miliar dolar AS pada tahun 2030 mendatang.
Data menunjukkan bahwa saat ini kurang dari 10 persen sampah plastik dunia telah didaur ulang. Meskipun angka ini diprediksi akan terus naik demi mencapai target keberlanjutan, tantangan besar muncul karena kemasan makanan wajib memenuhi standar keamanan kimia yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk non-pangan lainnya.
Berbeda dengan plastik baru, bahan daur ulang ditemukan mengandung kadar logam, phthalates, dan polutan organik yang lebih tinggi. Risiko ini muncul dari sisa penggunaan konsumen sebelumnya, pemilahan yang keliru, hingga paparan lingkungan selama proses pengumpulan limbah.
Fattori menjelaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi sirkular pada kemasan pangan tetap memberikan manfaat bagi lingkungan selama prosedur keamanan tetap menjadi prioritas utama.
"Temuan utama dari laporan ini adalah meskipun plastik daur ulang dan bahan alternatif untuk kemasan makanan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, bahan-bahan tersebut juga dapat menimbulkan beberapa pertanyaan penting mengenai keamanan pangan," ungkap Fattori.
Ia mengingatkan bahwa transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan tersebut harus dieksekusi dengan mekanisme yang benar agar tidak merugikan konsumen.
"Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular itu penting dan sangat mendasar. Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara yang benar," terangnya.
FAO juga menyoroti bahan alternatif seperti bioplastik dari jagung atau tebu yang sering dianggap lebih aman. Faktanya, kemasan berbahan tanaman dapat membawa risiko sisa pestisida dan logam berat, sementara bahan berbahan dasar protein berisiko memindahkan zat pemicu alergi seperti gluten ke dalam makanan.
Selain itu, fasilitas daur ulang mekanis dilaporkan dapat menjadi sumber polusi mikroplastik saat menghancurkan plastik menjadi partikel kecil. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat partikel plastik kini telah ditemukan dalam darah hingga plasenta manusia.
Fattori menekankan bahwa seluruh rangkaian pengolahan harus diawali dengan kontrol yang sangat ketat untuk mengeliminasi zat berbahaya.
"Semuanya harus dimulai dengan proses daur ulang yang terkendali dengan baik, termasuk pembersihan dan penghilangan zat kimia berbahaya," kata Fattori.
Standardisasi aturan internasional menjadi target selanjutnya bagi FAO melalui kerja sama dengan Codex Alimentarius Commission. Perbedaan regulasi antarnegara saat ini dinilai menjadi hambatan besar dalam perdagangan internasional serta upaya perlindungan konsumen secara global.
Fattori menyebutkan bahwa dukungan kepada tiap negara akan difokuskan pada penyelarasan aturan mengenai dampak keamanan pangan dari bahan kemasan tersebut.
"Peran kami adalah memberikan dukungan kepada negara-negara, pertama-tama dalam hal menyamakan aturan mengenai dampak keamanan pangan yang berkaitan dengan bahan kemasan," kata Fattori.
