Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bersama UN Women meresmikan Kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan untuk memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis iklim global pada Jumat (8/5/2026). Inisiatif yang dimulai dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini menargetkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam sektor pertanian berkelanjutan.
Pelaksanaan program ini mencakup serangkaian dialog kebijakan serta pelatihan teknis guna meningkatkan kapasitas adaptasi petani perempuan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Lestari, program pemberdayaan tersebut akan terus diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Perwakilan UN Women Indonesia dan Liaison to ASEAN, Ulziisuren Jamsran menekankan bahwa keterlibatan komunitas melalui tangan perempuan merupakan kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini.
"Memberdayakan petani perempuan berarti memberdayakan komunitas. Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan, dua tantangan pembangunan terbesar saat ini," kata Ulziisuren Jamsran.
Momentum Tahun Petani Perempuan ini diharapkan mampu menghapus berbagai rintangan sistemik yang selama ini membatasi kontribusi perempuan di sektor agraris. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memberikan pengakuan yang lebih luas atas peran kepemimpinan mereka di lapangan.
"Tahun Petani Perempuan adalah momentum menunjukkan kontribusi nyata petani perempuan, mengakui kepemimpinan, serta meruntuhkan hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan mereka," tambah Jamsran.
Upaya pencapaian masa depan yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam kampanye global ini. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sistem pangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi semua," imbuh Jamsran.
Ketua Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat, Siti Sadyatun menyoroti pentingnya akses informasi praktis bagi para petani di tingkat tapak. Menurutnya, pemahaman mengenai mitigasi iklim sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.
"Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim," ungkap Siti Sadyatun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perempuan mendominasi sekitar 38 persen atau 14,81 juta tenaga kerja pertanian di Indonesia. Namun, FAO mencatat adanya kesenjangan produktivitas lahan hingga 24 persen akibat keterbatasan akses perempuan terhadap pelatihan dan layanan keuangan dibandingkan laki-laki.
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal menjelaskan bahwa dampak dari fenomena iklim ekstrem seperti banjir dan gelombang panas memberikan tekanan finansial yang jauh lebih berat bagi kelompok perempuan.
"Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Laporan FAO menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian finansial yang lebih besar akibat guncangan iklim seperti gelombang panas atau banjir, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahun, dan mereka harus bekerja lebih panjang dibandingkan laki-laki," sebut Rajendra Aryal.
Laporan bertajuk The Unjust Climate mengungkapkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan menderita kerugian pendapatan 8 persen lebih tinggi saat terjadi cekaman panas. Secara global, nilai kerugian di negara berpendapatan rendah dan menengah mencapai angka 37 miliar dolar AS per tahun.
Program ini juga didukung oleh pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru melalui kolaborasi dengan United Nations Environment Programme (UNEP). Fokus pelatihan meliputi literasi keuangan, pengolahan produk bernilai tambah, hingga teknik pertanian cerdas iklim.
