BELAKANGAN ini publik menyaksikan fenomena yang semakin sering muncul: pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan berbagai kelompok sipil.
Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), penerima beasiswa LPDP, hingga manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, semuanya mendapatkan sentuhan pelatihan bercorak militer.
Narasi yang dibangun terdengar seragam: membentuk disiplin, meningkatkan nasionalisme, memperkuat mental, hingga mencegah culture shock.
Di tengah situasi global yang tidak pasti, alasan-alasan tersebut terdengar masuk akal.
Tetapi pertanyaannya lebih mendasar: mengapa negara merasa semakin perlu melibatkan pendekatan militer dalam membina warga sipil?
Fenomena ini bukan sekadar agenda pelatihan biasa. Ia mencerminkan perubahan cara negara memandang persoalan sumber daya manusia, birokrasi, bahkan loyalitas kebangsaan.
Ketika Disiplin Menjadi Jawaban atas Semua Masalah
Ada kecenderungan kuat di Indonesia bahwa ketika muncul masalah kinerja, solusi yang paling cepat dibayangkan adalah “pendisiplinan”.
Dalam imajinasi birokrasi Indonesia, disiplin hampir selalu diasosiasikan dengan pendekatan militeristik.
ASN dianggap kurang tangguh? Kirim ke pelatihan semi militer.
Mahasiswa penerima beasiswa luar negeri dikhawatirkan kurang nasionalis? Libatkan TNI dalam pembekalan.
Padahal problem utama birokrasi dan SDM Indonesia sering kali bukan kurang disiplin, melainkan lemahnya sistem merit, budaya kerja yang tidak sehat, rendahnya kualitas kepemimpinan, serta minimnya ekosistem pembelajaran.
Disiplin memang penting. Tetapi disiplin bukan obat untuk semua persoalan.
Ironisnya, negara kerap memilih pendekatan yang simbolik dan instan dibanding membangun reformasi yang substantif.
Pelatihan bergaya militer lebih mudah dipertontonkan ke publik ketimbang membenahi sistem pengawasan, memperbaiki kualitas pendidikan, atau menciptakan budaya kerja profesional.
Akibatnya, pembinaan karakter berisiko berubah menjadi seremoni ketegasan.
Pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP menarik perhatian karena menyentuh kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan kalangan intelektual dan akademik.
Alasannya adalah memperkuat nasionalisme dan mengurangi culture shock sebelum studi luar negeri.
Namun di titik ini, kita perlu bertanya: apakah nasionalisme benar-benar bisa dibangun lewat pendekatan semi militer?
Nasionalisme sejatinya lahir dari rasa memiliki terhadap negara yang adil, institusi yang dipercaya, dan ruang publik yang sehat.
Ia tumbuh dari pengalaman warga melihat negaranya hadir secara bermartabat. Bukan semata-mata dari latihan fisik atau pembekalan barak.
Justru negara-negara maju membangun patriotisme melalui kualitas pendidikan, riset, inovasi, dan penghargaan terhadap kebebasan berpikir. Mahasiswa didorong menjadi kritis, bukan sekadar patuh.
Di sinilah perdebatan menjadi penting. Ketika pendekatan militer semakin sering digunakan dalam ruang sipil, publik berhak bertanya apakah negara mulai melihat kepatuhan sebagai bentuk ideal kewarganegaraan.
Karena ada perbedaan besar antara warga negara yang disiplin dengan warga negara yang takut berbeda pendapat.
TNI Sedang Menjadi Solusi Multifungsi
Fenomena ini juga memperlihatkan satu realitas lain: TNI semakin diposisikan sebagai institusi multifungsi yang dianggap mampu menyelesaikan banyak persoalan sipil. Mulai dari ketahanan pangan, pendidikan karakter, pengelolaan desa, hingga pembinaan birokrasi.
Di satu sisi, hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI dibanding banyak institusi sipil.
Dalam berbagai survei, TNI memang konsisten menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi.
Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi alarm bahwa institusi sipil dianggap belum cukup kuat menjalankan fungsinya sendiri.
Ketika negara lebih percaya pendekatan militer untuk membentuk karakter ASN dibanding reformasi manajemen SDM, sesungguhnya ada krisis yang lebih dalam: lemahnya kapasitas institusi sipil.
Padahal dalam negara demokrasi modern, fungsi militer dan sipil idealnya memiliki batas yang jelas. Bukan untuk saling menegasikan, melainkan agar demokrasi tetap sehat. Militer profesional penting. Tetapi institusi sipil yang kuat jauh lebih penting.
Tentu tidak semua pelibatan TNI harus dipandang negatif. Banyak pelatihan bela negara atau kedisiplinan yang memang memberi dampak positif bagi peserta.
Nilai tanggung jawab, kerja sama, dan ketahanan mental memang relevan di era kompetisi global. Masalahnya muncul ketika pendekatan militer menjadi terlalu dominan dan dianggap solusi universal.
Di titik tertentu, masyarakat bisa mengalami normalisasi militerisme secara perlahan. Kehadiran militer dalam ruang sipil tidak lagi dipandang sebagai pengecualian, melainkan kewajaran.
Padahal sejarah banyak negara menunjukkan bahwa batas yang kabur antara ruang sipil dan militer sering kali menjadi tantangan bagi demokrasi jangka panjang.
Bukan karena anti-TNI, melainkan karena demokrasi membutuhkan keseimbangan.
Yang Dibutuhkan Indonesia Sebenarnya Bukan Sekadar Ketegasan
Indonesia hari ini memang menghadapi tantangan besar: birokrasi yang lambat, generasi muda yang cemas menghadapi masa depan, polarisasi sosial, hingga krisis integritas di banyak sektor.
Tetapi jawaban atas semua itu tidak bisa hanya berupa pembinaan fisik dan narasi disiplin.
ASN membutuhkan sistem kerja yang menghargai kompetensi. Mahasiswa membutuhkan ruang intelektual yang sehat.
Pengelola desa membutuhkan pendampingan manajerial dan ekonomi yang konkret. Dan masyarakat membutuhkan teladan kepemimpinan yang etis.
Jika akar persoalan tidak dibenahi, maka pelatihan apa pun hanya akan menjadi rutinitas simbolik. Seragam boleh rapi, barisan boleh lurus, tetapi kualitas institusi belum tentu berubah.
Negara modern tidak dibangun hanya dengan kepatuhan. Ia dibangun dengan kapasitas berpikir, integritas, inovasi, dan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, pelibatan TNI dalam pembekalan sipil perlu ditempatkan secara proporsional.
Tidak perlu alergi, tetapi juga tidak boleh diterima tanpa kritik. TNI memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan negara dan membangun semangat kebangsaan.
Namun negara juga harus berhati-hati agar tidak menjadikan pendekatan militer sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan semua problem sosial dan birokrasi.
Karena jika setiap persoalan sipil selalu dijawab dengan pendekatan semi militer, maka itu bukan hanya soal pelatihan.
Itu adalah refleksi cara negara memandang warganya. Dan mungkin, pertanyaan terbesarnya bukan lagi mengapa ASN, mahasiswa LPDP, dan manajer koperasi dibekali TNI.
Tetapi: mengapa negara semakin merasa bahwa warga sipil harus dibentuk dengan cara militer?
