Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam akibat posisi geografis di kawasan cincin api Pasifik memicu inisiatif edukasi baru. Data BNPB mencatat terdapat 4.727 kasus bencana sepanjang 2025 yang berdampak pada lebih dari 12 juta jiwa.
Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan mitigasi mandiri. Guna menekan risiko korban, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Jepang, TOA.
Kolaborasi ini menghasilkan dua video animasi edukatif berjudul "Aku Harus Apa?". Konten tersebut dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mengenai langkah respons krusial saat menghadapi kebakaran, gempa bumi, serta tsunami.
Target utama dari program ini adalah 5.000 siswa sekolah dasar yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Penggunaan medium animasi dipilih karena dianggap lebih efektif dalam menyampaikan pesan keselamatan kepada generasi muda.
Brand Community Manager TOA Indonesia, Clara Dinny Aryanti, menjelaskan bahwa TOA memiliki rekam jejak panjang dalam penanggulangan bencana di Jepang sejak 1934. Melalui kemitraan dengan institusi pendidikan seperti FMIPA UI, perusahaan ingin memperluas kontribusi teknologinya di Indonesia.
"TOA berperan penting untuk menyediakan teknologi komunikasi penanggulangan bencana, terutama di Jepang. Oleh karena itu, kami juga ingin berkontribusi nyata di Indonesia, karena kami dikenal di sini sebagai sarana komunikasi untuk masjid. Saat ini kami juga ingin berkontribusi sebagai sarana penanggulangan bencana," ujar Clara.
Clara menambahkan bahwa anak-anak menjadi prioritas karena kemampuan adaptasi mereka yang tinggi. Selain itu, anak-anak dinilai mampu menjadi jembatan informasi yang efektif bagi anggota keluarga di rumah.
"Mengapa kami menargetkan anak-anak? Karena anak-anak mudah beradaptasi, mudah mengerti, dan bisa menjadi penghubung dengan keluarga. Biasanya mereka suka menceritakan apa yang dilihat di sekolah atau yang mereka tonton, sehingga pesan dalam video animasi dapat tersampaikan dengan baik juga kepada orang tua," jelas Clara.
Dosen Geologi dan Geofisika FMIPA UI, Asri Oktavioni Idraswari, menyebut proyek ini sebagai implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini melengkapi upaya sebelumnya, seperti simulasi tanah longsor dan pengembangan alat deteksi dini.
"Kita sebagai perguruan tinggi tentunya menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya dengan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana," jelas Oktavioni.
Analis kebencanaan BNPB, Trevi Jayanti Puspasari, turut mendukung langkah tersebut. Menurutnya, menanamkan budaya sadar bencana pada anak-anak jauh lebih efektif dibandingkan pada orang dewasa yang terkadang cenderung skeptis terhadap instruksi keselamatan.
"Kalau menanamkan budaya sadar bencana ke orang dewasa, terkadang mereka masih denial. Kadang mereka yang sudah mengalami justru enggan mendengarkan instruksi dengan alasan ‘Ah, kemarin tidak perlu begini juga aman saja’, sedangkan kalau ke anak-anak mereka cenderung menerima dan terbuka," kata Trevi.
Trevi menekankan pentingnya kesiapsiagaan individu mengingat infrastruktur peringatan dini sering kali mengalami kerusakan atau vandalisme. Edukasi berbasis video dianggap sebagai solusi ampuh untuk membangun sistem peringatan dini dari dalam diri sendiri.
"Edukasi melalui video sudah terbukti dari beberapa pengalaman itu ampuh. Dengan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana, sistem peringatan dini berbasis teknologi bisa saja rusak atau dirusak, sehingga peringatan dini dari diri sendiri menjadi sangat penting," tutur Trevi.
BNPB juga tengah mengupayakan agar materi penanggulangan bencana dapat terintegrasi secara resmi dalam kurikulum pendidikan dasar. Meskipun koordinasi dengan dinas pendidikan sudah berjalan sejak 2010 melalui program Sekolah Aman Bencana, masih terdapat kendala pada kesiapan tenaga pengajar.
"Kami berharap penanggulangan bencana bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah. Namun untuk mencapai hal tersebut, pekerjaan rumahnya adalah para guru harus dibekali. Dengan jumlah guru yang banyak, saat ini mereka masih sebatas menjadi pendamping," ujar Trevi.
"Sebenarnya sejak tahun 2010 kami telah bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Ada program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), tetapi memang belum menjadi bagian dari kurikulum resmi dan masih membutuhkan faktor pendukung lain seperti infrastruktur," sambungnya.
Saat ini, kepastian mengenai kurikulum resmi masih menunggu kebijakan dari pihak dinas pendidikan. Program kolaborasi antara FMIPA UI dan TOA ini diharapkan menjadi pemantik bagi percepatan budaya sadar bencana di lingkungan sekolah.
"Tapi memang masih berproses, mungkin ke depannya bisa menjadi kurikulum yang resmi," ungkap Trevi.
