Suasana Jakarta pada 20 Mei 1998 bukan sekadar mencekam; ia berada di titik nadir sebuah perubahan besar. Di sebuah ruangan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 14 menteri Kabinet Pembangunan VII berkumpul dalam suasana yang penuh tekanan. Pertemuan ini, dalam catatan sejarah, sering dianggap sebagai hantaman terakhir yang meruntuhkan kekuasaan 32 tahun Presiden Soeharto. Namun, bagi Ginandjar Kartasasmita, salah satu sosok sentral dalam ruangan itu, narasi yang berkembang selama ini perlu diluruskan kembali.
Ginandjar menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut sengaja dirancang untuk melakukan aksi mogok kerja atau mundur berjamaah dari kabinet. Alih-alih sebuah pembangkangan, diskusi di Bappenas kala itu justru merupakan upaya mendesak untuk mencari jalan keluar bagi negara yang sedang di ambang kehancuran. Fokus utama para menteri adalah kekacauan yang kian meluas di ibu kota dan gelombang demonstrasi mahasiswa yang tak terbendung.
Bukan Menolak Jabatan, Tapi Mencari Jalan Keluar
Hasil perundingan tersebut dituangkan dalam sebuah surat yang sedianya akan disampaikan langsung kepada Sang Jenderal Besar. Ginandjar menegaskan bahwa dalam surat itu, keempat belas menteri tidak menyatakan penolakannya untuk bergabung dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle yang sedang direncanakan Soeharto. Mereka juga tidak secara eksplisit meminta Soeharto untuk meletakkan jabatan.
"Jadi memang pendirian para menteri ini, ya, sebaiknya Pak Harto mencari jalan keluar. Kita tidak bilang mundur, kan, mencari jalan keluar saja, mencari jalan untuk bisa menyelesaikan masalah itu," kata Ginandjar, Mantan Menko Ekuin.
Pandangan para menteri saat itu didasari oleh kekhawatiran yang sangat nyata terhadap keselamatan pribadi Soeharto dan keluarganya. Mereka tidak ingin sejarah kelam yang menimpa pemimpin negara lain terulang di Indonesia. Bayang-bayang kejatuhan Ferdinand Marcos di Filipina pada tahun 1986 menjadi referensi pahit yang terus menghantui diskusi mereka.
Belajar dari Tragedi Ferdinand Marcos
Kala itu, Marcos digulingkan melalui kekuatan rakyat akibat krisis ekonomi dan pelanggaran HAM, hingga akhirnya harus melarikan diri ke pengasingan di Hawaii. Para menteri di Kabinet Pembangunan VII ingin menghindari skenario di mana rakyat melakukan tindakan anarkis langsung terhadap Soeharto.
"Kita enggak mau terjadi, beliau (Soeharto) diperlakukan seperti Marcos gitu oleh rakyat. Dan kita kan enggak bisa, tahu kalau rakyat itu enggak bisa dikendalikan. Jadi kita sejujur-jujurnya ingin menyelamatkan Pak Harto," ucap Ginandjar, Mantan Menko Ekuin.
Ginandjar mengakui bahwa mempertahankan kekuasaan pada titik tersebut sudah menjadi misi yang mustahil. Legitimasi Soeharto telah runtuh, terutama setelah tokoh kunci seperti Harmoko, yang saat itu menjabat pimpinan DPR/MPR, secara terbuka memintanya mundur. Tekanan fisik juga kian terasa ketika barisan mahasiswa mulai mendekati Jalan Cendana, jantung pertahanan terakhir keluarga Soeharto.
Dilema Menghadapi Gerakan Mahasiswa
Menghadapi massa yang begitu besar, opsi militer dipandang hanya akan memperburuk keadaan. Ginandjar menyadari bahwa kekerasan hanya akan memicu api yang lebih besar, berkaca pada tragedi di Universitas Indonesia yang baru saja terjadi sebelumnya.
"Bagaimana bisa bikin mahasiswa mundur? Enggak ada, kecuali ditembakin, ditembak malah makin ramai. Di UI kan baru terjadi baru beberapa waktu sebelumnya ada mahasiswa ditembak. Jadi kita kan tidak ingin terjadi begitu," kata Ginandjar, Mantan Menko Ekuin.
Kekhawatiran terbesar adalah terjadinya bentrokan horizontal atau gesekan antara militer yang bertugas menjaga keselamatan Presiden dengan masyarakat sipil yang menuntut perubahan.
"Nanti yang terjadi kan konflik antar tentara, yang menjaga beliau karena tugasnya menjaga beliau, dengan masyarakat," kata Ginandjar, Mantan Menko Ekuin.
Surat yang Tak Pernah Sampai
Menariknya, surat yang disusun oleh 14 menteri tersebut kemungkinan besar tidak pernah sampai secara fisik ke tangan Soeharto sebelum keputusan besar diambil. Ginandjar hanya mengingat ia sempat melakukan komunikasi telepon dengan Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) dan Wiranto selaku Panglima ABRI untuk menyampaikan hasil perundingan tersebut.
Soeharto diduga sudah mendengar intisari pembicaraan menteri-menterinya melalui jalur komunikasi tersebut. Ketika B.J. Habibie, yang saat itu menjabat Wakil Presiden, berniat menemui Soeharto pada malam harinya untuk membicarakan situasi yang sama, pintu sudah tertutup. Mensesneg Saadilah Mursjid menyampaikan bahwa kabar dari para menteri sudah tidak lagi relevan karena Soeharto telah mengambil keputusan final.
"Jadi sebelum surat itu dikirim, beliau sudah mundur. Jadi beliau (Pak Habibie) sudah kita kirim surat. Dikirim surat, telepon melalui ajudan Presiden waktu itu. (Mensesneg bilang) 'Enggak usah lagi, Pak, karena Bapak Presiden meminta Pak Habibie besok datang jam 7 pagi. Beliau akan menyerahkan tanggung jawab kepada Pak Habibie," kata Ginandjar, Mantan Menko Ekuin.
Hanya berselang beberapa jam setelah dinamika di belakang layar tersebut, pada pagi hari 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya berdiri di depan kamera dan mengumumkan pengunduran dirinya, menandai berakhirnya sebuah era dan dimulainya babak baru reformasi Indonesia.
