Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan rencana pengenaan pajak sebesar 100 persen terhadap pembayaran dari dana milik pemerintahan Presiden AS Donald Trump senilai hampir US$ 1,8 miliar pada Kamis (28/5/2026).
Langkah penarikan pajak penuh ini menyasar dana yang dialokasikan bagi para korban dugaan tindakan persenjataan politik. Kebijakan tersebut dilansir dari Detik Finance berdasarkan laporan kantor pers gubernur yang menyebut anggaran sebesar US$ 1,776 miliar itu sebagai dana gelap.
"Salah satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan... adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California," kata Newsom dikutip dari Reuters, Kamis (28/5/2026).
Pihak berwenang California belum menetapkan waktu pasti pelaksanaan regulasi pungutan tersebut. Hingga kini, Departemen Kehakiman bersama Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana kebijakan pajak ini.
Anggaran bernilai miliaran dolar tersebut bersumber dari penyelesaian hukum Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS). Trump sebelumnya melayangkan gugatan kepada IRS akibat kebocoran laporan pajaknya ke pihak media.
Presiden AS Donald Trump juga memberikan pengampunan terhadap lebih dari 1.500 terdakwa kerusuhan Gedung Capitol pada 6 Januari tahun lalu. Sejumlah penerima pengampunan mulai mengajukan kompensasi atas kerugian bisnis dan penuntutan yang mereka nilai sebagai penyalahgunaan wewenang era Joe Biden.
Kebijakan alokasi dana tersebut kini menghadapi gugatan hukum dari dua petugas kepolisian penjaga Gedung Capitol AS. Legalitas dana itu dipertanyakan oleh Partai Demokrat serta beberapa anggota Partai Republik karena klausulnya melarang IRS mengaudit pajak masa lalu Trump.
"(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk accuan," kata Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara.
