Seorang penumpang kereta api mengajukan gugatan hukum senilai Rp100 miliar terhadap PT KAI (Persero) menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk tuntutan tanggung jawab atas jatuhnya puluhan korban dalam peristiwa tersebut.
Gugatan yang terdaftar mencakup tuntutan ganti rugi materiil senilai Rp754.500 yang merujuk pada pengembalian harga tiket penumpang. Selain itu, penggugat menyertakan nilai kompensasi sebesar Rp100 miliar yang diperuntukkan bagi seluruh korban luka-luka maupun keluarga korban yang meninggal dunia.
Pemicu utama dari tindakan hukum ini adalah bentuk komunikasi PT KAI melalui pesan singkat pengembalian dana (SMS refund). Penggugat menilai narasi dalam pesan tersebut sangat minim empati terhadap penderitaan yang dialami para korban di lokasi kejadian.
Hingga enam hari setelah tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line, situasi di Stasiun Bekasi Timur masih dipenuhi suasana duka. Masyarakat dan sesama pengguna jasa kereta api terus mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk solidaritas di lokasi kecelakaan.
Aksi pemberian bunga dan doa tersebut dilakukan secara spontan oleh warga setempat sebagai penghormatan terakhir bagi 16 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan data yang dihimpun, kecelakaan maut ini juga mengakibatkan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.
"Sebuah penyederhanaan dari nama Argo Bromo Anggrek bukan meninggalkan sejarah, tetapi mematangkan warisan yang sudah lama melekat ..." kata pihak manajemen PT KAI dalam keterangan terkait perubahan identitas layanan pasca-kecelakaan sebagaimana dilansir KompasTV.
Gugatan ini menjadi tekanan baru bagi manajemen kereta api nasional di tengah upaya mereka melakukan rebranding layanan eksekutif tersebut menjadi KA Anggrek. Proses hukum dijadwalkan akan mengikuti prosedur peradilan untuk menentukan nilai tanggung jawab perusahaan terhadap para terdampak.
