Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menuntut pemenuhan janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (20/5/2026).
Pernyataan tersebut dilontarkan guna merespons Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus yang sempat mengkritik usulan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.
Guntur Romli menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh Komarudin Watubun murni merupakan upaya untuk menagih komitmen yang pernah disampaikan oleh sang Wakil Presiden.
"Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" kata Guntur Romli saat dihubungi, Selasa (20/5/2026).
Lebih lanjut, Guntur Romli juga menyampaikan kritik tajam mengenai inkonsistensi sikap Gibran Rakabuming Raka terkait realisasi janji tersebut.
"Sen kiri belok kanan," imbuh dia.
Penegasan mengenai ketepatan usulan agar Wakil Presiden mulai beraktivitas di IKN juga didasarkan pada aspek efisiensi anggaran pembangunan fasilitas negara.
Menurut Guntur Romli, langkah ini penting dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan Istana Wakil Presiden tidak terbuang sia-sia tanpa kegunaan yang jelas.
"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," ujar dia.
Sebelum adanya tanggapan ini, Bestari Barus dari kubu PSI telah menyampaikan pandangan kritisnya terhadap desakan yang diarahkan oleh PDIP kepada pihak Wakil Presiden.
"Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu," kata Bestari kepada wartawan, Senin (18/5).
Bestari menilai fokus pembahasan mengenai pemindahan instansi ke IKN semestinya tidak dialamatkan kepada individu Gibran Rakabuming Raka secara personal.
"Ya dia harusnya ngomongnya, ya semua kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden. Kok PDIP kadernya begituan nggak paham gitu, kenapa ya? Ha-ha-ha," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan mengenai kepindahan kantor ke IKN sebenarnya telah mendapatkan klarifikasi langsung dalam beberapa kesempatan sebelumnya.
"Masa kader PDIP segituan, kelas segitu nggak paham sih? Mengulang-ulang, mengulang-ulang gitu ya. Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu," sambungnya.
