Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan kesiapannya untuk menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan prosedur pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat (SR). Pertemuan yang dijadwalkan pada Kamis (7/5/2026) tersebut bertujuan menjelaskan transparansi anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.
Kesiapan ini disampaikan langsung oleh Gus Ipul dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5/2026). Langkah koordinasi ini diambil menyusul adanya sorotan terhadap nilai pengadaan alas kaki siswa yang mencapai angka Rp27 miliar.
"Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Gus Ipul menilai pertemuan tersebut sebagai momentum strategis untuk memaparkan detail teknis belanja barang dan jasa sepanjang tahun anggaran 2026. Sebagaimana dilansir dari Nasional, pihak kementerian mengeklaim tidak akan menutup-nutupi data terkait proyek tersebut kepada lembaga antirasuah.
"Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Keterbukaan terhadap audit eksternal ditegaskan sebagai komitmen kementerian dalam mencegah terjadinya penyimpangan hukum. Selain KPK, Mensos juga berencana membangun koordinasi serupa dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan.
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa, sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," tutur Gus Ipul, Menteri Sosial.
Menteri Sosial turut menyampaikan apresiasi kepada publik yang terus mengawasi jalannya program-program bantuan sosial. Pengawasan masyarakat dianggap penting sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Jadi, sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan ke Kepolisian dan termasuk ke KPK," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono memberikan tanggapan terkait besaran anggaran sepatu Sekolah Rakyat yang diketahui menyentuh angka Rp700.000 per pasang. KPK saat ini sedang melakukan penelaahan mendalam untuk memastikan tidak ada celah tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
"Kalau dalam konteks pencegahan bisa," ujar Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPK.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK tidak hanya terbatas pada satu item barang saja. Lembaga tersebut sedang meninjau keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa di instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
"Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses," imbuh Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPK.
