Hasan Nasbi Kembali ke Kabinet Jadi Penasihat Komunikasi Presiden

Hasan Nasbi Kembali ke Kabinet Jadi Penasihat Komunikasi Presiden

Hasan Nasbi resmi kembali bergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi setelah sebelumnya sempat diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pengangkatan kembali ini berawal dari komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet kepada Hasan untuk memintanya memperkuat jajaran pemerintahan di lingkungan Istana, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Senin (11/5/2026).

"Bang Dasco bilang, Pak Teddy bilang, Abang balik lagi ya, secara formal bantu pemerintah," kata Hasan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Hasan mengemban tanggung jawab untuk mengonsolidasikan komunikasi pemerintah dengan menjalin koordinasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah serta Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan pesan otoritas tersampaikan dengan baik.

Mantan Kepala PCO tersebut menepis anggapan bahwa keberadaannya di lingkaran utama kepresidenan bertujuan untuk membentuk citra tertentu bagi pemerintah di mata publik melalui upaya manipulatif.

"Pak Prabowo itu sudah dari dulu begitu, enggak harus di-make up make up lagi. Apa adanya Pak Prabowo begitu," ujar Hasan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyediakan saluran informasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu atau data yang tidak akurat.

Hasan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan berbagai dinamika aspirasi dan teguran yang muncul di platform media sosial, bahkan sering memantau langsung konten digital hingga larut malam.

"Jadi, beliau tahu yang kritis-kritis, yang maki-maki, yang menghujat beliau tahu semua," ucap Hasan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Kepedulian presiden terhadap kritik publik tersebut menjadi dasar bagi tim komunikasi untuk terus memantau perbincangan masyarakat mengenai kinerja pemerintahan dan sosok kepala negara secara berkelanjutan.

Artikel terkait

Rekomendasi