Hutama Karya Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat

Hutama Karya Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat

PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar melalui kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sinergi lintas instansi ini turut melibatkan DPRD, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat untuk menyukseskan proyek strategis tersebut.

Langkah ini dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk memadukan keahlian tenaga kerja luar dengan tenaga kerja lokal di Sulawesi Barat, seperti dilansir dari Detik Finance.

Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang produktif sekaligus menstimulasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi proyek konstruksi.

Hutama Karya menambah keterlibatan pekerja lokal Sulawesi Barat di kedua lokasi proyek demi mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat memastikan kesiapan pemenuhan pekerja lokal untuk diintegrasikan ke lapangan secara bertahap sesuai kualifikasi.

Tenaga kerja lokal yang terlibat saat ini berperan aktif dalam pekerjaan struktur, Dinding Penahan Tanah (DPT), gedung sekolah, asrama, hingga instalasi MEP.

Selain itu, mereka juga mengambil peran dalam pekerjaan jalan kawasan, operasional, serta pengendalian mutu atau quality control di lapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat di tanah Mandar.

"Kami di DPRD Sulawesi Barat mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Hutama Karya yang telah berkomitmen menghadirkan fasilitas pendidikan strategis ini di Sulawesi Barat," ujar Abdul Rahim, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

"Atas kebutuhan tenaga kerja lokal yang diajukan Hutama Karya, kami bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi siap menyalurkan putra-putri Sulbar untuk menjadi bagian aktif dari pembangunan ini agar masyarakat Sulbar mendapatkan manfaat langsung, bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai pelaku pembangunannya," imbuhnya.

Kolaborasi ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga mendorong roda perekonomian masyarakat di sekitar wilayah proyek infrastruktur.

Hutama Karya bersama pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan warung serta vendor material lokal milik warga untuk memenuhi kebutuhan logistik ribuan pekerja.

Pola kemitraan ini menghasilkan efek berganda atau multiplier effect ekonomi bagi UMKM lokal dari pedagang makanan hingga penyedia jasa pendukung di Simboro, Mamuju, dan Polewali Mandar.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Hamdani menyampaikan bahwa sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi fondasi penting bagi kelancaran proyek.

"Sinergi ini memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan Sekolah Rakyat tepat waktu, berkualitas, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Barat baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal maupun pemberdayaan UMKM di sekitar lokasi proyek," kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, Hutama Karya berkomitmen memaksimalkan keterlibatan pekerja lokal pada setiap tahapan proyek ke depan melalui koordinasi intensif bersama dinas terkait.

Fasilitas Terpadu Boarding School Sekolah Rakyat

Pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat merupakan bagian dari penugasan strategis nasional yang digarap Hutama Karya secara serentak di empat provinsi.

Proyek strategis nasional ini berjalan simultan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu boarding school yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Kompleks ini dilengkapi asrama putra dan putri, rumah susun guru, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, kantin, fasilitas olahraga, serta area lansekap.

Melalui kolaborasi sinergis lintas instansi ini, Hutama Karya bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan proyek ini menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.

Artikel terkait

Rekomendasi