Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia tengah melakukan pembahasan mendalam dengan pihak Jepang mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada Selasa (5/5/2026). Diskusi ini difokuskan pada peningkatan kapabilitas teknologi pertahanan serta penguatan keamanan maritim di kawasan.
Proses komunikasi antarkedua negara saat ini masih berlangsung di tingkat kelompok kerja teknis. Dilansir dari Nasional, pembicaraan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan para pimpinan pertahanan kedua negara yang dilakukan sebelumnya di Jakarta.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup kerangka peningkatan kapasitas militer secara luas. Fokus utama diarahkan pada dukungan kemampuan sektor maritim.
“Terkait dengan isu alutsista, kedua negara saat ini masih berada pada tahap pembahasan di level working group, khususnya dalam kerangka kerja sama teknologi dan peningkatan kapabilitas, termasuk yang mendukung kemampuan maritim,” kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2026).
Rico menekankan bahwa kesepakatan formal untuk jenis persenjataan tertentu belum diputuskan dalam tahap ini. Seluruh proses pengkajian tetap merujuk pada kepentingan strategis nasional Indonesia.
“Seluruh potensi kerja sama tetap mengedepankan amanah konstitusi, kepentingan nasional, serta kontribusi terhadap stabilitas kawasan,” tegas dia.
Selain masalah alutsista, Defence Cooperation Arrangement (DCA) menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan komprehensif. Perjanjian ini mencakup pertukaran personel hingga latihan gabungan militer.
“DCA ini mencakup berbagai bidang, antara lain peningkatan pertukaran personel, pendidikan dan penelitian, latihan bersama, kerja sama keamanan maritim, serta kerja sama dalam penanggulangan bencana,” kata Rico.
Brigjen Rico menambahkan bahwa pengembangan teknologi akan dievaluasi secara bertahap melalui dialog berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar kerja sama yang terjalin memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.
Penandatanganan kerja sama pertahanan telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro pada Senin (4/5/2026). Penandatanganan berlangsung di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, setelah delegasi Jepang tiba di Indonesia sehari sebelumnya.
Menhan Jepang mengekspresikan kepuasannya terhadap intensitas komunikasi yang terbangun antara dirinya dan pihak Indonesia. Ia menilai keterbukaan diplomasi pertahanan ini berjalan sangat efektif.
“Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat,” kata Shinjiro, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Shinjiro juga mengenang rangkaian pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari Malaysia hingga pertemuan di Tokyo. Ia melihat kedekatan ini sebagai modal penting bagi hubungan bilateral.
“Sejak pertemuan pertama kali kami di Malaysia pada bulan November tahun lalu, Menteri Sjafrie dan saya telah mengadakan pertemuan di Tokyo juga, pembicaraan telepon dan bahkan bertemu di Bandara Narita sebulan yang lain,” kata Shinjiro.
Kerangka kerja sama baru ini diharapkan mampu membawa hubungan pertahanan Indonesia dan Jepang ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dalam kemitraan ini.
“Pada hari ini kami akan menandatangani Defense Cooperation Agreement antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang sebagai salah satu instrumen di dalam memperkuat kerangka kerja sama di bidang kegiatan pertahanan antara kedua negara,” tegas Sjafrie.
Pertemuan tersebut juga membahas isu-isu strategis, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama industri pertahanan. Kedua negara sepakat untuk tetap menghormati kedaulatan dan konstitusi masing-masing dalam setiap implementasi kerja sama.
