Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyepakati penguatan kerja sama bilateral di bidang keamanan, ekonomi, dan politik saat menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Laos Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan strategis tersebut menyoroti upaya penanganan kasus penipuan siber serta rencana investasi industri pupuk untuk menekan defisit perdagangan Indonesia.
Indonesia mencatatkan defisit perdagangan sebesar US$57 juta dari total nilai transaksi sebesar US$83,8 juta dengan Laos. Kondisi ini dipicu oleh tingginya ketergantungan impor potas sebagai bahan baku utama pupuk dari negara tersebut, sehingga pemerintah mendorong langkah investasi hilirisasi di wilayah Laos.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa kedua negara berkomitmen meningkatkan kolaborasi intelijen guna memberantas kejahatan internasional. Isu penipuan (scam) menjadi prioritas karena melibatkan banyak warga negara Indonesia di wilayah Laos.
"Selain Kamboja, ada Laos yang juga banyak WNI terlibat di dalam kasus ini, sehingga pengembangan kerja sama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan," ujarnya, dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut.
Pemerintah Indonesia juga berupaya mengamankan kedaulatan pangan melalui PT Pupuk Indonesia dengan menjajaki pembangunan fasilitas produksi di luar negeri. Rencana ini dipaparkan oleh Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma'ruf sebagai solusi menekan biaya bahan baku.
"Untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku," kata Aminuddin Ma'ruf.
Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit tersebut juga menjadi persiapan menuju peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Laos pada 2027 mendatang. Kedua pihak saat ini sedang merancang bentuk kerja sama yang lebih strategis untuk memperingati tujuh dekade hubungan bilateral tersebut.
