Pemerintah Indonesia mengajukan prasyarat perlindungan terhadap eksistensi Hamas dan warga Gaza sebelum dimasukkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke dalam Board of Peace (BoP). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Prasyarat yang diajukan oleh Indonesia ini diklaim telah mendapatkan persetujuan dari beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi. Langkah diplomasi ini bermula saat Israel meningkatkan tekanan internasional yang berkaitan dengan wilayah Gaza.
"Nah, inilah yang membuat Indonesia juga mendapat suatu apresiasi dari Presiden AS, bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemানুsiaan di Gaza, sehingga dia dimasukkan ke dalam BoP," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Indonesia menegaskan pentingnya jaminan eksistensi bagi Hamas di Palestina. Selain itu, Indonesia juga menuntut penghentian segala bentuk aktivitas fisik yang dapat menimbulkan korban jiwa di kalangan warga Gaza.
"Dan bersama-sama dengan beberapa negara Arab, Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa Hamas tetap kita jaga eksistensinya, kemudian juga jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang sifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban di Gaza. Ini yang jadi catatan kita, dan ini disetujui beberapa negara Arab, termasuk Saudi Arabia," sambung Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Inisiatif pembentukan BoP oleh Donald Trump ditujukan untuk membantu menyelamatkan situasi kemanusiaan dan politik di Gaza. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah korban jiwa akibat konflik di kawasan tersebut telah mendekati angka 80 ribu jiwa.
"Dan kita tahu korban yang timbul mungkin sudah hampir 80 ribu jiwa yang korban di Gaza. Nah inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden AS untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan politik di Gaza," ucap Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
Selain BoP, Pemerintah Amerika Serikat juga menginisiasi pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang turut melibatkan Indonesia di dalamnya. Namun, kedua program inisiatif tersebut saat ini terabaikan akibat tingginya dinamika konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran.
"Nah, karena BoP left behind, ISF juga left behind, walaupun kita di Indonesia, Panglima TNI sudah menyiapkan brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dan inisiatif Presiden AS belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai saat ini ISF kita masih standby. Tapi di dalam negeri Panglima sudah melakukan kegiatan-kegiatan," imbuh Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.
