Pemerintah Iran menetapkan sistem hukum dan keamanan baru di Selat Hormuz pada Selasa, 12 Mei 2026, guna memperketat pengawasan terhadap kapal internasional yang melintasi jalur strategis tersebut. Langkah ini merupakan respons atas sanksi baru Amerika Serikat yang memperparah ketegangan sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
Pejabat militer Iran memperingatkan bahwa negara-negara yang mematuhi tekanan Washington akan menghadapi kendala besar saat melintasi wilayah perairan tersebut. Kebijakan ini mewajibkan setiap kapal internasional untuk berkoordinasi langsung dengan otoritas Teheran sebelum mendapatkan izin melintas.
"Negara-negara yang mematuhi AS dengan memberlakukan sanksi terhadap Republik Islam Iran pasti akan menghadapi kesulitan menyeberangi selat tersebut," kata pejabat militer Mohammad Akraminia.
Akraminia menegaskan bahwa penerapan sistem kontrol wilayah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Iran secara menyeluruh di jalur perdagangan global. Menurut laporan banten.akurat.co, pengawasan ketat ini sudah mulai dioperasikan oleh angkatan bersenjata Iran.
"Kami telah menetapkan sistem hukum dan keamanan baru di Selat Hormuz. Mulai sekarang, setiap kapal yang ingin melewatinya harus berkoordinasi dengan kami," tambahnya.
Militer Iran mengklaim bahwa restrukturisasi manajemen di Selat Hormuz tersebut akan mendatangkan berbagai keuntungan strategis bagi stabilitas nasional. Teheran kini hanya memberikan izin operasional kepada sebagian kecil armada kapal laut.
"Sistem baru tersebut sekarang sudah berlaku dan diyakini akan memberikan keuntungan ekonomi, keamanan, dan politik," kata Mohammad Akraminia.
Ancaman pemblokiran permanen juga datang dari parlemen Iran yang menyasar negara-negara kecil di kawasan Teluk. Ketua komisi keamanan nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, memperingatkan bahwa dukungan terhadap resolusi PBB usulan Amerika Serikat dan Bahrain akan memicu konsekuensi serius.
"Kami memperingatkan pemerintah, termasuk negara-negara mikro seperti Bahrain, bahwa berpihak pada resolusi yang didukung AS akan membawa konsekuensi yang berat. Selat Hormuz adalah jalur kehidupan yang vital; jangan mengambil risiko menutupnya selamanya," tulis Ebrahim Azizi dalam unggahan di platform X.
Di sisi lain, Prancis mengambil sikap diplomasi yang berbeda terkait eskalasi di wilayah perairan tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa pemerintahnya tidak berniat mengirimkan armada militer untuk melakukan intervensi fisik di tengah ancaman Iran.
"Pengerahan pasukan Prancis tidak pernah dipertimbangkan," kata Macron, Minggu (10/5/2026) waktu setempat sebagaimana dilansir Kompas TV.
Macron menegaskan bahwa Prancis tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas lalu lintas maritim global melalui jalur koordinasi resmi dengan pihak Iran. Saat ini, Rusia dikabarkan siap menggunakan hak vetonya untuk menjegal resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Bahrain terkait pembatasan di Selat Hormuz.
