Jalur komunikasi global di Selat Hormuz kini menghadapi tantangan baru setelah Pemerintah Iran dilaporkan berencana menarik keuntungan dari jaringan kabel internet bawah laut. Langkah ini menjadi upaya lanjutan Teheran dalam memanfaatkan nilai strategis kawasan tersebut setelah sebelumnya sempat memberlakukan pembatasan wilayah perairan.
Dikutip dari Kompas, keputusan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebelumnya sempat memicu gangguan serius terhadap distribusi pasokan minyak dan gas alam dari kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut diambil menyusul aksi serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat bersama Israel pada 28 Februari lalu. Selain pembatasan jalur, otoritas setempat juga dikabarkan telah menerapkan pungutan bagi kapal-kapal yang melintas.
Kini, fokus retribusi Iran bergeser ke sektor infrastruktur digital global dengan membidik jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan wilayah Arab menuju Eropa dan Asia. Seperti dilansir dari CNN, kebijakan ini menyasar sejumlah perusahaan teknologi raksasa dunia yang menanamkan investasi pada infrastruktur transmisi data tersebut.
Parlemen Iran dilaporkan telah menggelar pembahasan intensif mengenai rancangan regulasi tersebut pada pekan lalu. Juru Bicara Militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, juga telah memberikan pernyataan resmi terkait rencana pengenaan biaya pada infrastruktur telekomunikasi ini melalui media sosial X.
"Kami akan mengenakan biaya pada kabel internet," kata Ebrahim Zolfaghari.
Berdasarkan laporan media yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, regulasi baru ini nantinya mewajibkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon untuk tunduk pada hukum nasional Iran. Skema yang disiapkan mencakup kewajiban pembayaran biaya lisensi jalur kabel, serta penyerahan hak eksklusif perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur kepada perusahaan domestik Iran.
Meskipun beberapa korporasi teknologi tersebut diketahui memiliki investasi kabel yang membentang di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia, status kepemilikan wilayah perairan yang dilalui jalur tersebut masih belum dapat dipastikan secara jelas. Di sisi lain, mekanisme pemaksaan kepatuhan dari Teheran dinilai membentur dinding tebal akibat adanya sanksi ekonomi ketat dari Amerika Serikat yang melarang segala bentuk transaksi keuangan ke Iran.
Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan teknologi cenderung menganggap ancaman dari Teheran sebagai sebuah gertakan politik semata ketimbang sebuah kebijakan operasional yang serius. Kendati demikian, media pemerintah Iran terus menyuarakan peringatan terselubung mengenai risiko kerusakan fisik pada kabel yang berpotensi mengganggu stabilitas konektivitas internet serta transmisi data global yang bernilai triliunan dolar.
