Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan warga Amerika Serikat (AS) menjadi korban perang Presiden AS Donald Trump akibat agresi militer yang memicu lonjakan biaya ekonomi bagi masyarakat biasa pada Sabtu (16/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi melalui unggahan di media sosial X, sebagaimana dilansir dari Kompas. Dampak finansial dari agresi yang tidak beralasan terhadap Iran dinilai membebani publik Amerika dengan biaya yang seharusnya bisa dihindari.
"Warga Amerika diberitahu bahwa mereka harus menanggung biaya perang yang meroket terhadap Iran," tulis Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
Araghchi kemudian menyoroti dampak ekonomi yang lebih luas di dalam negeri AS, mulai dari sektor komoditas hingga pasar keuangan.
"Kesampingkan kenaikan harga bensin dan gelembung pasar saham. Penderitaan sebenarnya dimulai ketika utang AS dan suku bunga hipotek mulai melonjak," ucap Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
Menurut penjelasan Araghchi, situasi ekonomi tersebut diperparah oleh sektor pembiayaan konsumen. Saat ini, angka tunggakan pinjaman mobil di Amerika Serikat bahkan telah menyentuh level tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
"Semua ini sebenarnya dapat dihindari," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.
Konflik bersenjata ini bermula dari serangan gabungan AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu. Agresi itu menyebabkan gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Aksi militer tersebut memicu gelombang balasan dari pihak Iran yang menyasar sejumlah target Amerika dan Israel di seluruh kawasan Timur Tengah. Iran juga mengambil langkah tegas dengan menutup jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Penutupan Selat Hormuz berakibat pada kekacauan pasokan minyak dan gas alam di pasar global. Selama periode perang ini, pengeluaran militer AS diperkirakan telah menembus angka antara USD40 juta atau setara Rp704 triliun hingga USD50 miliar atau sekitar Rp792 triliun.
