Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan komitmen negaranya untuk mematuhi standar global guna membuktikan bahwa aktivitas nuklir mereka sepenuhnya bertujuan damai pada Selasa (5/5). Pernyataan ini muncul di tengah tekanan diplomatik dan blokade laut yang masih berlangsung di wilayah strategis Timur Tengah.
Kepastian tersebut disampaikan Pezeshkian saat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Irak terpilih, Ali al-Zaidi. Menurut laporan Kepresidenan Iran, Teheran bersedia membuka diri terhadap mekanisme pengawasan internasional secara menyeluruh.
"Iran telah menunjukkan kesiapan penuh dalam semua negosiasi untuk memberikan jaminan dalam kerangka peraturan internasional dan mekanisme pemantauan global," kata Pezeshkian.
Pemimpin Iran tersebut kemudian menyoroti peran Amerika Serikat yang dianggap menghambat proses rekonsiliasi. Ia menilai kebijakan Washington sering kali tidak sejalan dengan semangat perundingan yang sedang diupayakan untuk mengakhiri perselisihan panjang kedua negara.
Pezeshkian menegaskan bahwa meskipun Iran terus mengedepankan jalur diplomasi, ancaman kekuatan militer dari pihak asing masih kerap diterima oleh negaranya. Hubungan dengan Irak juga menjadi poin penting dalam pembicaraan tersebut, di mana ia menyebut Baghdad sebagai mitra strategis.
"saudara," ujar Pezeshkian merujuk pada pandangan Iran terhadap Irak.
Presiden Iran berharap pemerintahan baru di Irak mampu menjaga stabilitas nasional dan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Ia menambahkan bahwa negaranya tetap memprioritaskan dialog sebagai solusi konflik regional dibandingkan konfrontasi bersenjata.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menawarkan peran Baghdad sebagai mediator untuk meredakan ketegangan antara Teheran dan Washington melalui penyelenggaraan dialog tingkat tinggi.
Ketegangan di kawasan ini belum sepenuhnya mereda sejak pecahnya konflik bersenjata yang melibatkan AS dan Israel pada Februari lalu. Meskipun gencatan senjata yang dimediasi Pakistan tetap berlaku di bawah perpanjangan keputusan Presiden AS Donald Trump, blokade angkatan laut di Selat Hormuz masih membatasi lalu lintas maritim Iran sejak pertengahan April.
