Pemerintah Iran secara resmi menolak rencana Amerika Serikat untuk mengelola lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz pada Senin (4/5/2026). Teheran menilai intervensi tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan maritim dan kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung, sebagaimana dilansir dari Suara.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan bahwa wilayah perairan strategis tersebut adalah garis merah bagi keamanan nasional mereka. Penolakan ini merespons pernyataan Washington yang berniat memandu kapal-kapal di jalur energi dunia tersebut.
"Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata," ujar Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran.
Azizi memberikan kritik tajam terhadap gaya diplomasi Presiden AS Donald Trump yang kerap menggunakan media sosial untuk mengumumkan kebijakan strategis. Ia menganggap narasi yang dibangun pihak Gedung Putih tidak memiliki landasan hukum maritim internasional yang sah.
"Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan," tambah Azizi terkait upaya diplomasi publik Amerika Serikat.
Ketegangan ini bermula saat Presiden Donald Trump memberikan pernyataan melalui platform Truth Social pada Minggu (3/5/2026). Trump mengklaim bahwa militer Amerika Serikat akan mengambil peran untuk mengawal kapal-kapal yang mengalami kendala navigasi di wilayah tersebut.
"Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara tersebut bahwa kami akan memandu kapal mereka keluar dengan aman dari jalur perairan terbatas ini," tulis Trump, Presiden Amerika Serikat.
Pihak Washington menyebut langkah tersebut sebagai inisiatif kemanusiaan untuk membantu negara-negara netral yang terdampak konflik di Timur Tengah. Namun, Iran tetap memandang kehadiran militer asing di jalur yang melayani sepertiga perdagangan minyak mentah dunia itu sebagai ancaman langsung.
