DI TENGAH gegap gempita program bantuan pendidikan dan sekolah rakyat yang terus dipromosikan pemerintah, publik justru disentakkan oleh sebuah ironi yang menyakitkan.
Di satu sisi, negara menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk pengadaan sepatu bagi siswa dan guru.
Di sisi lain, seorang pelajar SMK di Samarinda diduga meninggal dunia setelah berbulan-bulan memakai sepatu kekecilan karena keluarganya tak mampu membeli yang baru.
Tragedi itu bukan sekedar kisah pilu tentang kemiskinan. Ia adalah cermin retak dari cara negara memahami pendidikan: sibuk pada simbol, tetapi sering terlambat menyentuh kebutuhan paling dasar manusia.
Data yang beredar menunjukkan anggaran pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat mencapai Rp 27,5 miliar untuk sekitar 39.345 siswa.
Sementara pengadaan sepatu guru mencapai Rp. 5,5 miliar untuk 3.979 guru.
Di atas kertas, program itu tampak mulia. Negara hadir memastikan siswa dari keluarga miskin memiliki perlengkapan sekolah yang layak.
Namun realitas sosial tidak sesederhana angka dalam dokumen anggaran.
Di waktu yang hampir bersamaan, Mandala Rizky Saputra, pelajar SMKN 4 Samarinda, dikabarkan mengalami penderitaan akibat menggunakan sepatu berukuran 40, sementara ukuran kakinya mencapai 43-44.
Ia tetap bekerja praktik sebagai pramuniaga, tetap berjalan, tetap menahan sakit. Hingga akhirnya kondisinya memburuk dan ia meninggal dunia.
Tentu terlalu dini menyimpulkan sepatu semata menjadi penyebab kematian.
Namun publik menangkap sesuatu yang lebih besar dari sekedar hubungan medis: ada ketidakpekaan sistemik yang membuat anak miskin harus bertahan dalam penderitaan demi tetap sekolah dan bekerja praktik. Dan di situlah persoalannya.
Terlalu Sibuk dengan Formalitas
Selama bertahun-tahun, pendidikan di Indonesia sering terjebak dalam budaya formalitas. Seragam harus rapi. Sepatu harus hitam. Atribut harus lengkap.
Tetapi negara sering lupa bertanya: apakah anak-anak mampu memenuhi standar itu tanpa menyiksa dirinya sendiri?
Bagi keluarga kelas menengah, membeli sepatu baru mungkin perkara sederhana.
Tapi bagi keluarga miskin, satu pasang sepatu bisa berarti memilih antara biaya sekolah, uang makan, atau tagihan listrik.
Ironinya sistem pendidikan kita kadang lebih cepat menghukum pelanggaran atribut daripada mendeteksi penderitaan siswa.
Masih banyak sekolah yang menegur siswa karena sepatu usang, seragam lusuh, atau atribut tidak lengkap.
Namun sangat sedikit yang benar-benar memiliki mekanisme cepat untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi ekstrem.
Kita terlalu lama membangun pendidikan yang menilai tampilan luar, bukan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik.
Kasus ini juga memperlihatkan kelemahan klasik birokrasi Indonesia: negara sangat cepat membuat program pengadaan tetapi lambat membangun sistem perlindungan sosial yang responsif.
Pengadaan sepatu miliaran rupiah mungkin mudah difoto, mudah dipublikasikan, dan mudah dijadikan capaian program.
Ada angka, ada distribusi, ada seremoni. Tetapi mendeteksi satu siswa yang kakinya membengkak karena sepatu kekecilan membutuhkan sesuatu yang lebih sulit: empati, pengawasan, dan kehadiran nyata.
Birokrasi kita sering merasa tugas selesai ketika barang dibagikan. Padahal persoalan sosial tidak selesai hanya dengan distribusi bantuan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar “berapa banyak sepatu dibeli,” melainkan apakah bantuan benar-benar sesuai kebutuhan individu siswa.
Apakah ukuran sepatunya tepat? Apakah siswa yang paling rentan benar-benar diprioritaskan?
Apakah sekolah memiliki sistem pelaporan cepat ketika ada siswa sakit karena faktor ekonomi?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering hilang dalam budaya administrasi yang terlalu fokus pada serapan anggaran.
Kemiskinan yang Disembunyikan
Kasus Mandala juga membuka fakta lain yang jarang dibahas: banyak siswa miskin di Indonesia hidup dalam budaya menahan sakit. Mereka malu mengeluh.
Mereka takut dianggap merepotkan. Mereka terbiasa bertahan karena sadar orangtuangan juga sedang kesulitan.
Anak-anak dari keluarga miskin sering belajar satu hal sejak kecil: jangan banyak meminta.
Akibatnya penderitaan mereka sering tak terlihat sampai semuanya terlambat.
Inilah mengapa sekolah semestinya tidak hanya menjadi institusi akademik, tetapi juga ruang perlindungan sosial.
Guru, wali kelas, hingga pihak sekolah perlu memiliki sensitivitas untuk membaca perubahan fisik dan psikologis siswa.
Jika seorang siswa datang dengan kaki bengkak, berjalan pincang, atau terus memakai sepatu rusak berbulan-bulan, itu bukan sekadar masalah disiplin atribut. Itu tanda ada krisis yang harus segera ditangani.
Program Sekolah Rakyat sejatihnya memiliki tujuan baik: membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Tetapi program semacam ini akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada simbol bantuan.
Pendidikan untuk rakyat miskin bukan sekadar memberi seragam dan sepatu.
Yang lebih penting adalah memastikan anak-anak miskin tidak belajar dalam rasa sakit, rasa malu, dan tekanan ekonomi.
Negara harus memahami bahwa kemiskinan memiliki wajah yang kompleks. Ada anak yang tetap masuk sekolah meski menahan lapar.
Ada yang berjalan jauh karena ongkos transportasi tak ada. Ada yang memakai sepatu sempit karena takut membebani orangtua.
Jika sistem pendidikan gagal membaca penderitaan semacam ini, maka bantuan sosial sebesar apa pun hanya akan menjadi statistik tanpa empati.
Saatnya Mengubah Cara Pandang Pendidikan
Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, kementerian pendidikan, sekolah hingga masyarakat.
Sudah saatnya pendidikan Indonesia berhenti terlalu obsesif pada administrasi dan mulai fokus pada kemanusiaan.
Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat mengejar nilai, kedisiplinan formal, dan kelengkapan atribut.
Sekolah harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak dari keluarga rentan. Pemerintah juga perlu membangun sistem deteksi dini bagi siswa miskin ekstrem.
Data kesejahteraan siswa harus diperbarui secara berkala dan terintegrasi dengan layanan kesehatan serta bantuan sosial.
Jangan sampai negara baru bergerak setelah sebuah tragedi viral di media sosial.
Sebab ketika seorang anak harus menahan sakit hanya demi tetap dianggap layak bersekolah, sesungguhnya yang gagal bukan anak itu. Yang gagal adalah sistem.
Dan ketika negara mampu menganggarkan miliaran rupiah untuk sepatu, tetapi masih ada siswa yang menderita karena tak memiliki sepatu sesuai ukuran, publik berhak bertanya:
Apakah pendidikan kita benar-benar sedang memanusiakan manusia atau sekedar merapikan penampilan kemiskinan?
