Warga Palestina di Gaza kembali menghadapi kenyataan pahit karena tidak dapat menunaikan ibadah haji maupun merayakan Idul Adha. Kondisi memprihatinkan ini dipicu oleh pembatasan ketat dan tindakan genosida yang terus dilancarkan oleh Israel, seperti dikutip dari Detikcom.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata sempat tercapai sebelumnya, agresi militer di wilayah tersebut terpantau masih terus bergulir. Penutupan akses perbatasan oleh pihak Israel menjadi faktor utama yang memutus harapan penduduk Gaza untuk bertolak ke Tanah Suci.
Berdasarkan data Quds News Network, wilayah Gaza biasanya memperoleh kuota tahunan sebanyak 2.500 jemaah haji sebelum konflik memuncak pada Oktober 2023. Banyak di antara calon jemaah yang bahkan telah mengantre hingga hitungan tahun demi mendapatkan kesempatan ibadah tersebut.
Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina di Gaza melaporkan bahwa lebih dari 10.000 warga kini kehilangan hak spiritual mereka untuk berhaji. Di tengah masa tunggu yang tidak pasti di dalam blokade, puluhan calon jemaah dilaporkan telah meninggal dunia.
Pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir sempat dibuka secara terbatas pada awal tahun ini. Kendati demikian, otoritas Israel menerapkan pengawasan super ketat dan memprioritaskan jalur tersebut hanya untuk evakuasi medis serta kasus kemanusiaan khusus.
Situasi ini mendatangkan duka emosional sekaligus spiritual yang sangat mendalam bagi komunitas Muslim di Jalur Gaza.
"Kami seharusnya berada di sana pada hari-hari suci ini," ujar salah satu warga Palestina, Najia Abu Lehia (64) kepada Reuters.
Perempuan lansia tersebut mengenang kembali momen ketika ia bersama mendiang suaminya sibuk mempersiapkan segala keperluan haji sebelum perang akhirnya meletus dan menghancurkan impian mereka.
Pusat Studi Politik Palestina (PCPS) menerbitkan hasil riset terbaru pada Mei 2026 yang disusun oleh peneliti Khaled Abu Amer. Studi tersebut melabeli tindakan sistematis Israel terhadap sektor Haji dan Umrah di Gaza sebagai aksi genosida ekonomi struktural.
Dampak nyata dari kebijakan tersebut adalah kelumpuhan total yang dialami oleh seluruh agen perjalanan resmi di Gaza yang berjumlah 78 perusahaan. Ketua Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah di Gaza, Mohammed al-Astal, menegaskan mayoritas kantor operasional mereka telah hancur.
Kehancuran infrastruktur ini memicu kerugian modal langsung yang nilainya menembus 4 juta dolar AS. Selain itu, terdapat dana sekitar 2 hingga 3 juta dolar AS yang saat ini masih membeku di pihak eksternal, termasuk maskapai penerbangan serta perhotelan di Arab Saudi dan Mesir.
Padahal sebelum perang terjadi, perputaran uang dari sektor keagamaan ini mampu menyuntikkan dana sedikitnya 12 juta dolar AS per tahun ke dalam ekonomi lokal. Berhentinya aktivitas ini secara otomatis memutus mata pencaharian bagi lebih dari 1.500 pekerja.
Laporan dari PCPS menilai bahwa pola serangan yang menyasar sektor ini secara berulang membuktikan adanya unsur kesengajaan dari pihak militer. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar dampak kerusakan tidak disengaja dari sebuah pertempuran.
"Kami tidak dapat menyelenggarakan musim (haji) ini karena kami tidak diberi jaminan bahwa perbatasan akan dibuka," kata Rami Abu Staitah, Direktur Jenderal Haji dan Umrah di Kementerian Wakaf.
"Persiapan membutuhkan kontrak awal yang kompleks untuk perumahan dan transportasi, yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi ini," sambungnya.
Kementerian Wakaf telah mendesak komunitas internasional, Arab Saudi, dan Mesir untuk segera turun tangan. Mereka memohon bantuan diplomasi agar pelaksanaan ibadah suci umat Islam ini dapat dipisahkan dari pusaran konflik politik.
Krisis di Gaza kian meluas hingga berdampak pada perayaan hari besar keagamaan lainnya. Otoritas setempat mengonfirmasi bahwa aktivitas penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini dipastikan tidak dapat berjalan.
Berhentinya tradisi kurban ini menjadi tahun ketiga berturut-turut bagi warga Gaza. Kondisi tersebut terjadi akibat hancurnya sektor peternakan lokal serta kebijakan Israel yang melarang masuknya hewan ternak hidup ke wilayah Jalur Gaza.
Sejumlah lembaga kemanusiaan global terus menyuarakan peringatan terkait merosotnya standar hidup masyarakat di sana. Mayoritas warga kini bertahan hidup di pengungsian dengan ketergantungan tinggi pada bantuan kemanusiaan yang datang dalam jumlah terbatas.
Kamar Dagang dan Industri Gaza mencatat lebih dari 90 persen sektor peternakan setempat telah lumpuh akibat gempuran militer dan pembatasan logistik pertanian. Sektor yang sudah rapuh ini kian terisolasi akibat pemblokiran pasokan hewan dari luar perbatasan.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mencatat data parah pada November lalu, di mana sekitar 80 persen populasi domba dan 70 persen kambing di Gaza telah mati akibat perang. Saat ini, 2,3 juta warga Gaza terjebak di kamp tenda dan puing rumah, di tengah perang yang telah menewaskan sekitar 72.775 korban jiwa.
