Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengancam akan memutus pendanaan federal untuk program asuransi kesehatan pemerintah pada Rabu (13/5/2026) bagi negara bagian yang menolak mematuhi tindakan keras pemerintahan Trump terhadap dugaan penipuan. Langkah ini menyasar negara bagian yang dinilai tidak serius menangani penyelewengan dana Medicare dan Medicaid.
Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS) mengumumkan penghentian pendaftaran baru untuk panti jompo dan agen kesehatan rumah selama enam bulan di tengah penyelidikan potensi penipuan. Penyelidikan ini dilakukan bersama satuan tugas anti-penipuan pimpinan Vance untuk meninjau kepatuhan negara bagian dalam mengelola anggaran federal.
Vance menegaskan bahwa administrasi akan meninjau ulang pendanaan anti-penipuan bagi wilayah yang dianggap gagal mengatasi masalah tersebut.
"And if we continue to find problems, we can turn off other resources within their state Medicaid programs as well." kata JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.
Politisi Republik tersebut mengklaim tujuan utama pemerintah bukanlah pemotongan dana secara langsung melainkan penegakan integritas sistem.
"Our goal here is not to do that. We don’t want to turn off any money," klaim JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.
Vance menambahkan bahwa perlindungan terhadap program asuransi kesehatan tidak dapat dilakukan jika negara bagian yang mengelolanya membiarkan dana dikuras oleh penipu.
"What we want to do is ensure that people are taking fraud seriously." ujar JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.
Pernyataan ini muncul menyusul tekanan terhadap Minnesota dan tiga negara bagian Demokrat lainnya, serta pembekuan pemasok medis baru untuk Medicare.
"We want to protect Medicaid. We want to protect Medicare. But we can’t do that if the states that are administering those programs are allowing those programs to be fleeced by fraudsters." tegas JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.
Di sisi lain, Perwakilan Demokrat dari Texas, Lloyd Doggett, menyoroti kebijakan administrasi sebelumnya dalam sebuah sidang kongres baru-baru ini.
"Your administration was the one that let them all go back to work," cetus Lloyd Doggett, Perwakilan Demokrat Texas.
Sekretaris HHS, Robert F. Kennedy Jr., menyanggah klaim tersebut dan justru memfokuskan perhatian pada dugaan penipuan oleh asisten kesehatan rumah tangga.
"not a credible story" bantah Robert F. Kennedy Jr., Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS).
Kennedy mengklaim bahwa banyak anggota keluarga yang mendapatkan bayaran untuk pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara cuma-cuma, yang menurutnya sarat dengan penipuan.
"These are family members getting paid to do things that they used to do as family members for free, and this is rife with fraud," kata Robert F. Kennedy Jr., Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS).
Ia juga menyamakan besaran biaya penipuan di Amerika Serikat saat ini dengan biaya obat-obatan itu sendiri.
"paying for fraud now as much as for medicine" klaim Robert F. Kennedy Jr., Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS).
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan penyandang disabilitas, sebagaimana disampaikan oleh jurnalis dan orang tua dewasa disabilitas, David Perry.
"Waiting lists are already long, and the serious fraud – which does happen – isn’t coming from individuals who need help, but from bad companies and lax oversight," jelas David Perry, Jurnalis dan Orang Tua Disabilitas.
Perry menilai program anti-penipuan Republik cenderung bertujuan untuk menghukum lawan politik daripada membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Republican anti-fraud programs are not about building the capacity to help people who need it while making sure funds are not stolen, but stripping away capacity in order to punish political rivals," ujar David Perry, Jurnalis dan Orang Tua Disabilitas.
Thomas Bell, Inspektur Jenderal di HHS, dilaporkan telah mengirimkan surat kepada jaksa agung di 50 negara bagian terkait ancaman dana tersebut.
"This means your failure to do your job, has put all of your state’s Medicaid funds in jeopardy." tulis Thomas Bell, Inspektur Jenderal HHS.
Meskipun demikian, Andy Schneider dari Universitas Georgetown meragukan dasar hukum penghentian total dana pencocokan Medicaid federal.
"But as radical as the Minnesota withhold was, it did not involve ‘all of the state’s Medicaid funds’," kata Andy Schneider, Profesor Riset Georgetown University.
Schneider menekankan bahwa tidak ada dasar peraturan untuk menahan seluruh dana karena kinerja unit pemantau yang buruk.
"There’s no statutory or regulatory basis for withholding all of a state’s federal Medicaid matching funds due to non-performance by a MFCU," papar Andy Schneider, Profesor Riset Georgetown University.
Alice Burns dari organisasi nirlaba KFF menyebutkan bahwa pendekatan ini berbeda karena sangat mengandalkan hukuman finansial bagi negara bagian.
"It’s still unknown how extensively CMS will apply financial penalties to other states or the shares of Medicaid funding that might be at risk," kata Alice Burns, Associate Director KFF.
Ia mencatat bahwa saat ini pengumuman tersebut masih bersifat pendahuluan dan belum ada kepastian penahanan dana secara luas.
"However, the deferrals of federal Medicaid funding in Minnesota are ‘historically unprecedented’," pungkas Alice Burns, Associate Director KFF.
