Sejumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh telah tiba di Kota Makkah untuk melaksanakan ibadah setelah melewati perjuangan panjang pascabencana banjir besar. Dilansir dari Detikcom, para jemaah tersebut didampingi oleh tim Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta Pemerintah Provinsi Aceh selama berbulan-bulan guna memastikan keberangkatan mereka tetap terlaksana.
Bencana banjir yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh pada 22-26 November 2025 tersebut mengakibatkan kerusakan masif pada ribuan rumah dan infrastruktur telekomunikasi. Syekh Jamal, perwakilan tim pendamping, mengungkapkan dampak luar biasa bencana tersebut terhadap kondisi ekonomi para calon jemaah haji.
"Di antara 23 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota itu terdampak bencana yang sangat luar biasa yang harta benda mereka itu habis semuanya, contohnya di Aceh Tamiang," ungkap Syekh Jamal saat ditemui tim Media Center Haji (MCH), Selasa (12/5/2026), di hotel Burj Alwahda Almutamayiz.
Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kesulitan tertinggi dalam proses administrasi. Dari 150 jemaah yang terdaftar, awalnya hanya satu orang yang mampu melakukan pelunasan biaya haji tahap pertama akibat kehilangan penghidupan.
"Tamiang itu adalah daerah yang sangat-sangat berat tertimpa bencana, di sana ada jemaah haji 150 jemaah haji pada saat pelunasan pertama, ya hanya baru satu orang," kata Syekh Jamal.
Menanggapi situasi kritis tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh menginstruksikan tim khusus untuk melakukan jemput bola. Langkah ini mencakup relokasi pelayanan agar jemaah tetap bisa memenuhi syarat kesehatan atau istitha'ah di tengah keterbatasan sarana.
"Kemudian kami, saya, kemudian dengan tim dari Kemenhaj ditugaskan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk menjemput bola, untuk merelokasi jemaah supaya bisa melakukan istitha'ah," ujar Syekh Jamal.
Selain masalah finansial, tim harus menghadapi hilangnya dokumen penting milik jemaah di Aceh Utara. Sebanyak 18 paspor dilaporkan hanyut terbawa arus banjir, sehingga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan DPR RI perlu dilakukan setiap hari.
"Kemudian di Aceh Utara ada 18 paspor itu hanyut. Nah, hampir tiap hari kami berjibaku dengan pemerintah dan membuat laporan setiap hari termasuk ke Kemenhaj, ke Komisi VIII DPR RI, kemudian juga ke Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur," kata Syekh Jamal.
Upaya keras tim pendamping juga dilakukan untuk mempertahankan kuota haji Aceh. Muncul kekhawatiran bahwa kuota tersebut akan dialihkan ke provinsi lain jika kursi jemaah terdampak bencana tidak segera terpenuhi.
"Karena pada saat itu ada isu bahwa jemaah daerah yang dampak bencana itu kuotanya akan dialihkan ke provinsi lain. Tetapi kami di Aceh, saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur itu betul-betul jemput bola," kenang Syekh Jamal.
Strategi jemput bola ini akhirnya mencatatkan hasil positif bagi kuota haji nasional. Provinsi Aceh menjadi daerah yang sangat cepat dalam pemenuhan kuota jemaah haji meski dalam kondisi pemulihan pascabencana.
"Akhirnya Aceh termasuk yang pertama sekali penuh kuota hajinya, malah melebihi target nasional," kata Syekh Jamal.
Hancurnya infrastruktur elektronik memaksa petugas memindahkan pusat pelayanan ke titik yang memiliki jaringan internet stabil. Hal ini dilakukan agar proses administrasi digital tetap bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan kementerian.
"Akhirnya kami alihkan ke daerah yang ada internetnya, kemudian yang ada komunikasi telepon dan sebagainya, karena semua infrastruktur elektronik hancur," ujar Syekh Jamal.
Kini para jemaah telah menempati pemondokan di Makkah untuk bersiap menjalani puncak haji. Syekh Jamal mengaku terharu melihat keteguhan hati para jemaah, terutama dari wilayah Aceh Tamiang yang tetap berangkat meski telah kehilangan harta benda.
"Alhamdulillah sampai sekarang jemaah haji walaupun bagaimana... yang paling menyedihkan saya, di Tamiang. Mereka nggak ada apa-apa lagi, rumah udah nggak ada, tapi mereka tetap berhaji," ujar Syekh Jamal lirih.
