Sebagian besar jemaah haji asal Indonesia hampir dipastikan memiliki kewajiban untuk membayar dam atau denda. Seperti dikutip dari Medcom, kondisi ini terjadi karena mayoritas jemaah dari Indonesia menerapkan metode Haji Tamattu dalam pelaksanaan ibadah mereka.
Metode Haji Tamattu merupakan prosesi di mana jemaah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian baru menunaikan ibadah haji. Pemahaman mengenai denda ini menjadi hal krusial agar jemaah tidak sekadar menggugurkan kewajiban tanpa mengerti esensinya.
Pelaksanaan ibadah haji terikat oleh berbagai aturan serta ketentuan ketat yang wajib dipatuhi. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut tidak hanya memengaruhi keabsahan ibadah, tetapi juga memicu konsekuensi yuridis berupa pembayaran dam.
Secara bahasa, dam memiliki arti mengalirkan darah melalui penyembelihan hewan kurban saat menunaikan haji. Sementara secara istilah syariat, dam merupakan denda yang wajib ditunaikan jemaah akibat melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban haji.
Landasan hukum mengenai penerapan denda ini merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196.
Ayat tersebut menegaskan bahwa siapa saja yang mengerjakan umrah sebelum haji atau Tamattu wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Jika yang bersangkutan tidak mampu, maka diwajibkan berpuasa tiga hari selama masa haji dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air.
Mekanisme Haji Tamattu dimulai ketika jemaah melakukan ihram umrah langsung dari miqat, lalu menyelesaikannya dengan tahallul atau potong rambut. Setelah itu, jemaah akan menunggu hingga datangnya waktu pelaksanaan haji pada tanggal 8-9 Dzulhijjah.
Konsekuensi dari pilihan metode ini adalah kewajiban menyembelih seekor kambing. Apabila jemaah tidak mampu secara finansial, denda tersebut diganti dengan puasa selama 10 hari, dengan rincian 3 hari di Tanah Suci dan 7 hari di tanah air.
Selain faktor Haji Tamattu, beberapa bentuk pelanggaran lain yang bisa memicu dam meliputi bersetubuh, bermesraan, berbuat maksiat, bertengkar, hingga menikah atau menikahkan. Larangan ihram lain melibatkan penggunaan pakaian berjahit, memakai pewangi, menutup kepala, serta berburu binatang liar.
Dalam hukum fikih Islam, denda haji terbagi menjadi beberapa kategori spesifik sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah.
1. Dam Tartib wa Taqdir
Kategori denda ini wajib dibayar secara berurutan dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nilai tersebut tidak boleh diganti dengan jenis denda lain yang setara, kecuali jika jemaah benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu.
2. Dam Tartib wa Ta'dil
Jenis denda ini juga mengharuskan mekanisme pembayaran yang berurutan. Meski demikian, nominal atau nilai dendanya tidak dipatok secara pasti, melainkan merujuk pada kesetaraan harga yang berlaku di pasaran.
3. Dam Takhyir wa Ta'dil
Denda ini memberikan kelonggaran bagi jemaah untuk memilih salah satu dari tiga bentuk sanksi yang tersedia. Syarat utamanya adalah nilai dari pilihan-pilihan denda tersebut harus setara satu sama lain.
4. Dam Takhyir wa Tadil
Kategori ini memberikan kebebasan dalam menentukan bentuk pembayaran sanksi. Namun, ukurannya tidak diperbolehkan melebihi batasan tuntunan syariat dan wajib menyesuaikan dengan nilai harga yang sedang berlaku.
Bagi pelanggar wajib haji, urutan pembayaran dimulai dengan menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, jemaah wajib berpuasa tiga hari sebelum hari kurban yaitu pada 8, 9, dan 10 Dzulhijjah, ditambah tujuh hari puasa di negara asal yang pelaksanaannya tidak harus berurutan.
Penyaluran Daging Dam Haji
Proses penyembelihan hewan dam secara regulasi wajib dilaksanakan di wilayah Tanah Suci, Mekah. Terkait pendistribusian daging, terdapat pandangan dari mazhab Hanafi yang memberikan kelonggaran aturan.
Pandangan mazhab Hanafi memperbolehkan hasil sembelihan disalurkan ke luar wilayah Tanah Suci. Walaupun demikian, prioritas utama penyaluran tetap menyasar kaum fakir miskin di Tanah Suci, kecuali ada kelompok lain yang lebih membutuhkan di tempat lain.
