Pemerintah Jepang menawarkan alutsista berupa kapal perang jenis fregat dan kapal selam kepada Indonesia melalui Kementerian Pertahanan pada Senin (11/5/2026). Dilansir dari Nasional, rencana pengadaan ini sedang dalam tahap pengkajian mendalam oleh otoritas pertahanan RI guna memperkuat kapabilitas maritim nasional.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan konfirmasi mengenai adanya proposal kerja sama teknologi pertahanan dari pihak Tokyo tersebut. Saat ini, TNI Angkatan Laut masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat terkait kelanjutan akuisisi alat utama sistem persenjataan itu.
"Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang ini memang ada penawaran dari pihak Kemhan (Kementerian Pertahanan) Jepang," ujar Ali di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/5/2026).
Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa posisi TNI Angkatan Laut dalam proses ini adalah sebagai pengguna dan pelaksana operasional. Penentuan kebijakan pengadaan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan RI sesuai dengan wewenang yang diatur undang-undang.
Langkah diplomasi pertahanan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizui Shinjiro. Kerja sama tersebut mencakup riset, latihan bersama, hingga pengembangan teknologi keamanan laut secara komprehensif.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa perjanjian tersebut menjadi payung hukum bagi berbagai kolaborasi strategis antara kedua negara. Selain pertukaran personel, fokus utama kesepakatan ini mencakup penguatan keamanan di wilayah perairan.
"DCA ini mencakup berbagai bidang, antara lain peningkatan pertukaran personel, pendidikan dan penelitian, latihan bersama, kerja sama keamanan maritim, serta kerja sama dalam penanggulangan bencana," kata Rico Ricardo Sirait kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah kini sedang melakukan kajian teknis secara bertahap untuk memastikan setiap peralatan yang diadopsi sesuai dengan kepentingan nasional. Diskusi intensif terus dilakukan dalam kelompok kerja khusus guna membahas spesifikasi teknologi yang ditawarkan oleh pihak Jepang.
"Terkait dengan isu alutsista (dalam kerja sama), kedua negara saat ini masih berada pada tahap pembahasan di level Working Group, khususnya dalam kerangka kerja sama teknologi dan peningkatan kapabilitas, termasuk yang mendukung kemampuan maritim," kata Rico.
Hingga saat ini, belum ada kontrak resmi atau kesepakatan spesifik mengenai jumlah unit alutsista yang akan didatangkan. Seluruh proses negosiasi tetap berpedoman pada stabilitas kawasan serta pemenuhan kebutuhan dasar militer Indonesia di sektor laut.
