Presiden ke-7 RI Joko Widodo berencana melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia mulai bulan depan setelah menyatakan kondisi kesehatannya telah pulih 99 persen. Kabar mengenai rencana perjalanan tersebut dilansir dari Kompas pada Minggu (17/5/2026).
Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memelihara ikatan batin antara mantan pemimpin negara tersebut dengan masyarakat serta menjaga semangat para relawan pendukungnya.
"Agenda besarnya, visi besarnya tentu kontinuitas emosional, kedekatan emosional kepada rakyat," kata Freddy Damanik, Sekjen Projo.
Freddy menambahkan bahwa ikatan emosional dengan rakyat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan posisi formal apa pun dalam peta politik tanah air. Pihak Projo memproyeksikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu tujuan awal kunjungan karena adanya aspirasi terkait sektor kelautan.
"Kita belum tahu persisnya tanggal berapa dan lokasinya juga, tapi memang sudah ada beberapa alternatif tempat. Yang paling menguat itu sepertinya ke NTT, karena di sana ada permintaan dari sana untuk pengembangan komoditas rumput laut," ungkap Freddy Damanik, Sekjen Projo.
Rencana safari politik ini memicu tanggapan dari pengamat eksternal yang melihat adanya motif politis di balik pergerakan tersebut. Kehadiran tokoh publik di daerah dinilai dapat memberikan pengaruh elektoral bagi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya.
"Kalau bicara politik atau tidak, ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik," ujar Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika.
Yunarto berpendapat bahwa situasi ini wajar terjadi ketika publik mulai membandingkan kenyamanan masa lalu dengan dinamika kebijakan pemerintahan saat ini. Menurutnya, momentum tersebut berpotensi memicu nostalgia di tengah sebagian masyarakat terhadap era kepemimpinan sebelumnya.
"Sehingga menjadi sangat lumrah dalam logika kepuasan publik, orang cenderung sebagian di antaranya akan rindu kembali ke masa Jokowi," ucap Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika.
Hingga saat ini, lini masa resmi mengenai tanggal pasti dan urutan wilayah yang akan disinggahi dalam rangkaian kunjungan tersebut masih dalam tahap pematangan internal.
