Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan rencana penyesuaian struktur organisasi Korps Bhayangkara demi merespons kebutuhan perkembangan situasi pada Kamis (7/5/2026) di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas masukan mengenai perlunya perampingan di tingkat markas besar serta penguatan fungsi di tingkat wilayah.
Sebagaimana dilansir dari Nasional, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pembenahan tata kelola internal terus dilakukan. Hal ini mencakup aspek sumber daya manusia hingga kerangka organisasi secara menyeluruh guna meningkatkan kinerja institusi ke depan.
“Saya kira itu menjadi bahan pembahasan tapi bukan rekomendasi. Jadi rekomendasinya sudah ada, kita sudah membuat perbaikan dalam hal tata kelolanya baik di bidang lengkaplah, dari mulai SDM, kemudian struktur organisasi dan seterusnya," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pimpinan tertinggi Polri tersebut menyatakan kesiapan instansi untuk bersikap adaptif terhadap dinamika di lapangan. Penataan ini membuka peluang terjadinya penyusutan sejumlah jabatan di tingkat pusat maupun ekspansi fungsi pada satuan kerja di daerah.
“Intinya tentunya Polri akan menyesuaikan struktur sesuai dengan kebutuhan. Jadi perkembangan situasi yang ada, tentunya itu juga menentukan struktur Polri ke depan seperti apa," ungkap Sigit.
Sigit menambahkan bahwa fleksibilitas organisasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian. Terdapat bagian-bagian tertentu yang akan dipadatkan, namun ada pula sektor yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.
“Jadi ada hal yang kemudian kita mampatkan namun juga ada hal yang harus kita kembangkan. Saya kira kita fleksibel dalam hal itu," imbuh dia.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri menyampaikan aspirasi dari para purnawirawan mengenai ketimpangan struktur organisasi yang saat ini terjadi. Dofiri menyebutkan bahwa prinsip awal reformasi kepolisian sebenarnya menekankan pada penguatan level terbawah.
“Nah, kondisi sekarang kan timpang, jadi organisasi Polri di Mabes-nya besar sementara di Polseknya lemah. Kira-kira seperti itu. Ini masukan dari Purnawirawan Polri," kata Dofiri, Rabu (6/5/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada evaluasi KPRP yang melihat beban organisasi di tingkat pusat terlalu gemuk. Rekomendasi perbaikan difokuskan agar layanan masyarakat di tingkat Polsek mendapatkan porsi kekuatan yang lebih besar dibandingkan struktur di Mabes Polri.
