Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukkan keakraban dengan bergandengan tangan usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Momen harmonis kedua tokoh bangsa tersebut menuai apresiasi dari internal PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra.
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dan menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang harus berpihak pada rakyat. Pembangunan ekonomi dinilai tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang atau sekadar menghasilkan angka statistik.
"Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain," jelas Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu dan mendorong investasi hilirisasi. Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan devisa hasil ekspor agar memberikan manfaat optimal bagi kemakmuran masyarakat dan generasi masa depan.
"Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Presiden juga menyoroti pemenuhan gizi untuk anak-anak miskin, ketersediaan pupuk tepat waktu bagi petani, serta perlindungan hak bagi para pekerja. Dukungan terhadap nelayan sebagai produsen protein penting juga menjadi prioritas utama pemerintah.
"Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, jaminan kesejahteraan dan penghasilan layak bagi para buruh harus terus dikawal secara reguler.
"Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa menjadi rakyat yang kuat," katanya.
Pihak pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan proteksi terhadap stabilitas pendapatan para pekerja nasional.
"Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan dibantu," terangnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Megawati dalam acara tersebut. Hubungan baik ini diharapkan dapat menjadi momentum positif untuk mendiskusikan berbagai persoalan strategis bangsa.
"Beliau adalah Presiden Kelima yang memiliki banyak pengalaman dan juga mempunyai kedekatan personal dengan Presiden Prabowo, sehingga pertemuan itu diharapkan membahas berbagai hal strategis terkait arah bangsa dan negara ke depan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menambahkan bahwa kehangatan komunikasi kedua pemimpin mencerminkan nilai gotong royong serta memperkuat fondasi persatuan nasional berbasis Pancasila.
"PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila," ujar Hasto.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memuji sikap elegan Megawati sebagai negarawan yang mampu membatasi polarisasi politik meskipun partainya berada di luar pemerintahan. Sikap ini dinilai berbanding terbalik dengan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal terkait kritik kunjungan luar negeri presiden.
"Itu dia. Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino, apa yang Ibu Mega lakukan. Bu Mega itu walaupun di partainya di luar pemerintahan, tetap menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman.
Habiburokhman menganggap wajar jika anggota DPR dari fraksi PDIP tetap kritis terhadap pemerintah, karena hal itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen.
"Sebagai presiden yang pernah menjabat ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya," ujar Habiburokhman.
Keharmonisan hubungan komunikasi tingkat tinggi antara Prabowo dan Megawati dinilai sudah terjalin sangat baik sejak lama.
"Tapi Bu Mega-nya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi," tambahnya.
Gerindra berharap sikap bijak Megawati dapat mencegah perpecahan dan kotak-kotak polarisasi di tengah masyarakat Indonesia.
"Bukan malah ngompor-ngomporin seperti Dino gitu kan ya, tapi membatasi polarisasi. Jangan sampai bangsa ini selalu terkotak-kotak gitu kan ya. Nah ini contoh yang elegan dari Bu Mega kita sangat hormat, ya kita sangat respek contoh yang dilakukan oleh Ibu Mega ini," katanya.
Habiburokhman menegaskan bahwa dirinya sering menjadi saksi kedekatan hubungan personal kedua tokoh tersebut dalam berbagai kesempatan.
"Ya sangat harmonis ya, saya sendiri apa namanya, dari dulu ya sejak Pak Prabowo belum Presiden ya, Pak Prabowo Presiden sering menjadi saksi bagaimana beliau-beliau masih menjalin komunikasi yang amat baik di level paling tinggi itu menjalin komunikasi yang amat baik," ungkapnya.
Merespons pujian tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dari Gerindra. Namun, Andreas menyatakan keberatan atas upaya membandingkan posisi Megawati Soekarnoputri dengan Dino Patti Djalal.
"Terima kasih untuk pujian ini. Tetapi ini bukan hal baru, hubungan pribadi Ibu Megawati dan Pak Prabowo dari dulu baik dan tetap baik," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.
Andreas menilai substansi dan konteks urusan yang dihadapi Megawati dengan mantan Wamenlu tersebut sepenuhnya berbeda dan tidak memiliki keterkaitan langsung.
"Membandingkan Ibu Mega dan Dino Patti Djalal, kayaknya nggak ada hubungannya, urusan Ibu Mega lain, urusan Dino lain," ucap dia.
Menurutnya, upaya mengaitkan kedua figur tersebut terkesan terlalu dipaksakan oleh pihak Gerindra.
"Yang membandingkannya agak 'maksain' untuk membuat perbandingan. Konteksnya beda, substansinya juga beda," tutur dia.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir dalam upacara peringatan di Kompleks Kementerian Luar Negeri tersebut karena belum menerima undangan resmi dari pihak panitia hingga hari pelaksanaan upacara. Berdasarkan laporan detikJateng, Joko Widodo menghabiskan waktu libur panjang Waisak bersama warga di kediamannya di Sumber, Solo.
