Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Mei 2026 dengan memperketat protokol keamanan transaksi di seluruh Indonesia. Langkah mitigasi risiko ini diterapkan guna menjamin dana bantuan sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa hambatan keamanan atau gangguan dari pihak ketiga.
Pemerintah memfokuskan distribusi periode ini pada kestabilan penyaluran, terutama untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Selain PKH, bantuan sosial reguler yang turut disalurkan mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako guna menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera.
Alokasi dana PKH pada Mei merupakan bagian dari jadwal pencairan triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan informasi dari Portalbanten.net, mekanisme keamanan baru mewajibkan adanya verifikasi ganda bagi setiap KPM saat melakukan proses pencairan di berbagai titik distribusi yang telah ditentukan.
| Kategori Penerima | Estimasi Besaran Bantuan |
|---|---|
| Ibu Hamil & Balita | Rp 750.000 |
| Lansia & Disabilitas | Rp 600.000 |
| Anak Sekolah (SD/SMP/SMA) | Rp 225.000 - Rp 500.000 |
KPM yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih akan menerima kiriman dana secara langsung melalui rekening Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Masyarakat diingatkan untuk tidak membagikan nomor PIN atau kode OTP kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan petugas bank untuk menghindari potensi kejahatan siber.
Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data domisili dan nama lengkap sesuai KTP. Jika terdapat warga yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kemensos menyarankan agar segera melapor ke operator desa atau pendamping sosial setempat untuk proses pemutakhiran data.
